Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Apalagi dengan terbitnya Perpres No. 80/2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat peran BPOM.

“Kita dukung kinerja BPOM. Kita juga awasi. Jangan hanya teori saja di lapangan, tapi nyata kehadirannya di masyarakat. Anggaran kita dukung, jika tak didukung maka akan omong kosong,” katanya disela-sela RDP antara Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Imam mengaku, pihaknya telah meningkatkan anggaran BPOM sebesar Rp 177 miliar, sehingga tahun depan anggarannya mencapai Rp 2 triliun lebih. Diharapkan, dengan kenaikan yang cukup signifikan ini, kinerja BPOM semakin kuat dan intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Banyak kasus, baik obat maupun makanan palsu, BPOM harus turun sosialisasi dengan Balai Besar dan Anggota DPR. Sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan, diharapkan dapat semakin ditingkatkan.

“Yang kita butuhkan pencerahan, bukan hanya teori saja. Tidak semua BPOM sampai kabupaten atau kota, hanya sampai provinsi. Ketika hanya sampai provinsi saja, harus proaktif. Rakyat harus merasakan kehadiran BPOM di daerah,” tandas politisi F-PDI Perjuangan itu.

Imam juga meminta BPOM bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan kepada jamu, obat herbal, maupun obat-obatan tradisional asli Indonesia. Pasalnya, selain melestarikan warisan leluhur, juga khasiatnya tidak diragukan.

“Sekarang kita didominasi oleh obat-obat impor. Namun kalau herbal dikembangkan dan dibina, maka itu luar biasa. Orang yang tidak sembuh dan alergi terhadap kimia, bisa disembuhkan dengan obat-obat herbal. BPOM harus mendukung pembinaan produsen obat-obat herbal,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf) foto: runi/od.