Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan parlemen memiliki tanggungjawab yang besar untuk turut menjamin ketersediaan pendidikan dasar gratis yang bebas dari adanya diskriminasi.

            Hal itu disampaikan saat membuka Sidang Umum I Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education, yang juga dihadiri Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Hidayat Nur Wahid, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Selasa (6//7) di Hotel Sultan Jakarta.

            Marzuki menambahkan, Pemerintah di berbagai belahan dunia saat ini menghadapi posisi yang sulit menentukan arah kebijakan yang efektif. Mereka, katanya, saat ini berada dalam tekanan untuk dapat memberikan bantuan pendidikan di setiap tingkatan sistem pendidikan.

            Krisis keuangan dan melemahnya perekonomian beresiko mempersulit upaya penerapan kebijakan bantuan pendidikan, yang berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan nasional, pengurangan kemampuan para pelajar untuk membayar biaya pendidikan dan pengurangan aliran dana bantuan di bidang pendidikan.

            Dampak krisis keuangan global tidak hanya mengakibatkan jutaan anak di dunia terancam tidak dapat mengenyam pendidikan, tetapi juga mengakibatkan langkah mundur bagi pencapaian tujuan ke dua Millennium Development Goals (MDGs), yaitu mencapai pendidikan dasar secara universal.

            Lebih jauh Marzuki mengatakan, saat ini diperkirakan 72 juta anak di dunia tidak dapat mengenyam pendidikan. Perpaduan antara meningkatnya kemiskinan dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia dipastikan akan berdampak negatif terhadap pencapaian-pencapaian pendidikan yang telah diraih selama ini.

            Berdasarkan laporan Global Pendidikan untuk semua di tahun 2010, capaian target Pendidikan untuk semua agar dapat terwujud pada tahun 2015 telah mengalami penurunan. Pada tahun 2010, resesi ekonomi global diperkirakan akan mengakibatkan 90 juta orang di dunia masuk jurang kemiskinan.

            Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama bahwa meningkatnya angka kemiskinan dan kekurangan nutrisi di kalangan anak-anak akan berdampak negatif terhadap pencapaian pendidkan dasar secara universal dlam target-target pemcapaian tujuan MDGs yang memiliki batas waktu hingga tahun 2015.

            Namun di tengah situasi perekonomian yang sulit tersebut, Marzuki meyakini bahwa parlemen dapat memainkan peran penting untuk mengatasi beragam rintangan yang dapat menghambat pencapaian target-target Pendidikan untuk Semua dengan cara mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimilki.

            Dalam hal ini, kata Marzuki, parlemen hendaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan undang-undang yang mendukung terwujudnya target-target Pendidikan untuk Semua.

            Selain itu, parlemen hendaknya melakukan pengawasan secara efektif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan agenda pendidikan nasionalnya, sehingga dapat membantu meyakinkan masyarakat luas bahwa agenda pendidikan nasional sejalan dengan agenda Pendidikan untuk Semua.

            Tak kalah pentingnya, parlemen perlu meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai di bidang pendidikan tidak hanya bertujuan agar pendidikan yang terjangkau dapat dinikmati masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan, melainkan juga bertujuan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat terus diupayakan.

            Labih jauh Marzuki mengatakan, tantangan ke depan untuk merealisasikan enam target Pendidikan untuk semua semakin kompleks. Karena itu perlu diupayakan peningkatan kerjasama dan koordinasi diantara parlemen di Asia Pasifik agar dapat memfasilitasi pengambilan kebjakan-kebijakan yang tepat guna mempercepat pencapaian target-target Pendidikan untuk Semua.

            Dalam Sidang I FASPPED ini dia berharap akan menghasilkan keputusan-keptusan yang positif bagi pendidikan yang lebih baik di Asia Pasifik.  (tt,si) Foto:doeh/parle/DS