Pemerintah punya komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberian akses yang sama kepada seluruh anak Indonesia guna menuju Education for All (EFA). Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah telah melakukannya secara terprogram.

            Demikian disampaikan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono dihadapan peserta Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education (FASPPED), yang juga dihadiri para isteri Kabinet Indonesia Bersatu, Rabu (7/7) di Hotel Sultan Jakarta.

            Ibu Negara mengatakan, salah satu indikator ketercapaian itu dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat. Pada 2002, anggaran pendidikan nasional hanya sekitar 3,8 persen dari APBN atau 13,6 triliun rupiah.

            Karena tuntutan masyarakat dan amanat konstitusi, maka pada 2009 pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil merealisasikan anggaran pendidikan 20%  dari APBN, yang nilainya sekitar Rp 207,41 triliun.

            Dengan demikian, katanya, sejak 2002 hingga 2009 anggaran pendidikan meningkat lebih dari 15 kali lipat. Hal ini tentunya juga menggambarkan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi global.

            Tentunya, kata Ani, untuk mencapai hal itu tidaklah mudah. Apalagi Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, yang memiliki 51 juta siswa Sekolah Dasar  dan Menengah serta 2,7 juta guru yang tersebar di 17.000 pulau.

            Ibu Negara menambahkan, dalam operasional di lapangan, prinsip Education for All tercermin melalui program pendidikan 3M (mutu, murah, adil dan merata).

Program 3M ini menurut Ani merupakan pembangunan pendidikan  yang bermutu, murah, dan gratis bagi orang miskin. Selain itu, tambahnya, pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di tanah air.

“Saya rasa hal ini sesuai dengan tujuan Unesco, khususnya Education for All Movement, yang berkomitmen memperluas akses pembelajaran dan pemberian akses pendidikan kepada seluruh anak di dunia untuk memerangi buta huruf di akhir dekade ini,” tuturnya.

Sehingga dengan demikian, Indonesia mampu  melaksanakan program wajib belajar 9 tahun sesuai dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs). (tt,si)Foto:doeh/parle/DS