Terkait maraknya kasus paska Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) sepanjang 2010, Dewan meminta Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerja pengawasan gunameminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilukada, seperti money politics, penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, banyaknya sengketa hasil Pemilukada mengharuskan Bawaslu untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), instansi penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, agar pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan dengan optimal. "Melalui kesiapan teknis, kita berharap potensi konflik pada Pemilukada tidak terjadi," Ujarnya saat membuka sidang Paripurna IV tahun 2009-2010 di gedung DPR RI,  Senin, (12/7).

Aset Negara

Terkait aset negara di Gelora Senayan, Terang Marzuki, Panitia Kerja (Panja) aset-aset negara Komisi II DPR RI telah menemukan adanya kerugian negara pada pemanfaatan aset negara dikawasan Senayan (Gelora Bung Karno) dan Kemayoran.

Oleh karena itu, Dewan mendukung secara politis kepada Pusat Pengelola Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran dalam peninjauan ulang kerjasama dengan pihak ketiga. "Peninjauan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat dan Negara," Ujra Marzuki Alie di Gedung DPR RI, jakarta, Senin (12/7).

Menurutnya, perjanjian tersebut harus standar dan proporsional sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, guna memberikan manfaat bagi masyarakat, dewan meminta pengelola untuk memberikan fasilitas publik yang terjangkau. "Dewan minta pengelola tetap menjamin fasilitas publik yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan,"katanya. (si/HRZ)