DPR RI memberikan catatan krusial terkait RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009 diantaranya yaitu laporan BPK terhadap lembaga pemerintah, Defisit anggaran, dan target di sektorperpajakan.

Muchtar Amma dari Partai Hanura mengatakan, masih terhadap 8 Lembaga kementerian dan pemerintah yang LKKLnya masuk kategori Disclaimer."Masih terdapat 8 yang disclaimer diantaranya MA, Deplu, Depkes. BPN, BNPB,"katanya.

Terkait temuan BPK yang mengidentifikasikan adanya anggaran belanja 27 triliun yang tidak digunakan sesuai klasifikasinya, menurutnya, hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak tertib dalam menjalankan keuangan negara.

Sementara, Partai Gerindra dengan juru bicaranya Fahri Djemi Francis menilai, defisit anggaran yang cukup besar patut diduga merupakan bentuk kesengajaan. hal tersebut bertujuan untuk melanjutkan tradisi yang telah berlangsung, dengan cara tersebut negara akan melakukan beberapa hal diantaranya mencari utang pinjaman luar negeri, mengeluarkan surat utang negara, dan melakukan privatisasi.

Menurutnya, dengan mengajukan defisit yang lebih besar pemerintah hendak melegitimasikan langkah-langkah untuk mengurangi subsidi BBM, dan menaikan TDL. "jelas kebijakan yang hendak dijalankan pemerintah belum diarahkan untuk kesejahteraan rakyat,"katanya.   

Amrul Daulay dari Partai Demokrat mengatakan, pemerintah perlu menyadari adanya tren penurunan penerimaan dari sektor perpajakan. "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah peningkatan pelayanan dan kebijakan yang berupaya meningkatkan pelayanan pajak,"katanya.

Terkait pemeriksaan BPK terhadap LKPP,  Amrun menilai sudah ada perbaikan pada tahun 2009, dimana terdapat 45 RKAKL memperoleh status wajar pengecualian. "Pemerintah harus menyempurnakan sistem akuntansi keuangan sehingga tahun mendatang tidak ada opini disclaimer dengan cara meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, dan melanjutkan reformasi birokrasi yang cepat, terarah dan akuntabel,"paparnya.

Juru bicara Partai Golkar Yoris Raweyai mengatakan, pertumbuhan ekonomi belum mampu ciptakan pertumbuhan yang berkeadilan tingginya terbukti masih banyaknya PHK pada  industri tekstil. inflasi harus ditekan dengan cara kordinasi antara otoritas moneter dengan menjaga jumlah uang yang beredar dan naiknya bahan pokok,"katanya saat sidang paripurna ke 30 yang di pimpin oleh Anis Matta (F-PKS) selaku wakil ketua DPR RI di gedung Nusantara II, Selasa (20/07).

Dia menambahkan, pemerintah harus mengantisipasi target lifting minyak yang rendah dengan mencari persoalan gejala teknis di lapangan.

Andi rahmat (F-PKS) mengatakan, penggunaan anggaran di luar mekanisme yang APBN harus segera diperbaiki dimasa mendatang. "Pemerintah harus meningkatkan sistem pencatatan sesuai dengan prinsip treasure single acount,"katanya.

Persoalan utang, terangnya, harus diselesaikan dengan opsi moratorium sehingga tidak menambah beban utang pemerintah.

DPR Setujui RUU APBN 2009

Seluruh mayoritas Fraksi menyetujui RUU Pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 menjadi Undang – Undang.

Menurut Suhartoyo dari PAN, Fraksinya memberikan apresiasi positif kepada seluruh instansi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementrian Hukum dah Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementrian Negara Republik Indonesia dimana pada hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2008 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Pada kesempatan tersebut, F-PAN juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya agar APBN di kelola secara tertib. “Pemerintahharus segera merevisi kebijakan pengelolaan APBN dan mengintensifkan pembinaan pengelolaan   APBN  pada seluruh  lembaga,”katanya

Tidak hanya itu, paparnya, F-PAN juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya adalah mengidentifikasi transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang menimbulkan sisi buruk bagi pemerintahan guna mencari format terbaik dalam pembenaan administrasi sebagai pelaksanaan APBN. (If/si)