Sejumlah anggota Komisi I DPR RI pertanyakan rencana penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dengan RRI dan anggaran RRI kepada calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI.

Hal ini terungkap saat Komisi I DPR RI melakukan fit and proper test pemilihan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel (F-PKS), di Gd Nusantara II, Senayan, (20/7).

Menanggapi pernyataan dari anggota, Sukamto menilai penggabungan antara TVRI dan RRI perlu di kaji lebih mendalam terutama Sumber Daya Manusianya (SDM). Dikarenakan RRI kekurangan jumlah tenaga kerja baru dan dikhawatirkan SDM yang ada sekarang akan mengalami kesulitan apabila digabung dengan TVRI.

Terkait masalah anggaran RRI yang mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Ia mengusulkan alternative lain yakni dengan mengambil iuran dari masyarakat agar lebih professional.

RRI dirasakan Sukamto selalu kalah bersaing dengan radio swasta karena RRI sifatnya social sedangkan swasta lebih kepada komersial. “Namun karena RRI bersifat sosial, itu bisa dijadikan peluang untuk lebih memperkenalkan RRI kepada masyarakat dan memajukan RRI,” tegasnya.

Sementara itu Sunaryo, calon lainnya, mengatakan setuju terhadap masalah penggabungan antara RRI dan TVRI. Namun dalam penggabungan antara TVRI dengan RRI harus diperhatikan masalah kepengurusan SDM-nya.

“Dalam kepengurusan SDM RRI mengurus masalah yang berhubungan dengan radio, sedangkan SDM TVRI mengurusi masalah gambar,” ujarnya.

Sedangkan Sunarya Ruslan dari unsur RRI lebih mempermasalahkan bagaimana caranya mendapatkan atau menyiapkan tenaga kerja yang baru.

Kemudian pada sore harinya, seleksi dilanjutkan dengan menyeleksi Tias Anggoro dari unsur masyarakat, Widhie Kurniawan dari unsur RRI dan Zulhaqqi Hafiz dari unsur RRI. (np/da)