Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo saat memimpin RDPU dengan Menpan, Mendagri, KPU, Bawaslu Kejagung, TNI dan Polri di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11). Foto:Arief/afr

Dalam rangka evaluasi, persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahu 2019, Komisi II DPR  mengundang Kementerian Dalam Negeri, KemenPan-RB, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPU, Bawaslu dan DKPP. 

“Tujuan rapat ini untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019. Pelaksanaan Pilkada dan Pilpres merupakan dua isu penting, tentu masyarakat ingin mendengar perisapan dan kesiapan terlebih keduanya sudah memasuki tahapan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo selaku pimpinan rapat di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

Menurutnya, Komisi II memandang Pilkada serentak 2018 merupakan sebuah momentum yang penting untuk mengefektifkan fungsi E-KTP yang merupakan induk data kependudukan. “Kita berharap Fungsi E-KTP secara simultan nantinya bisa menjadi pendataan Pemilu di masa depan yang direncanakan pelaksanaanya secara e-voting,” harapnya.

KPU menetapkan pelaksanaan pilkada serentak gelombang ke tiga, dilaksanakan pada tanggal  27 Juni 2018, yang meliputi  171 daerah, 115 kabupaten, 39 kota dan 17 provinsi. Untuk itu, Fandi mengingatkan agar setiap daerah melakukan koordinasi secara rutin. Termasuk soal pencairan dana pilkada, pelaksanaan setiap tahapan pilkada, netralitas PNS, koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi sedini mungkin kerawanan yang akan terjadi serta langkah mengantisipasinya.

“Empat faktor yang kami anggap memicu kerawanan pilkada, yaitu gangguan alam, gangguan kemanaan ( terorisme, radikalisme, ujukrasa, konflik), daftar pemilih tetap  dan distribusi logistik termasuk didalamnya belum semua warga melakukan perekaman E-KTP. Selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah serta perbaikan netralitas penyelenggara,” tuturnya.

Ketua KPU Arif Budiman dalam kesempatan itu menjelaskan, persiapan yang sudah dilakukan antara lain tahapan program dan jadwal, pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

KPU juga menyampaikan terdapat tiga daerah rawan yaitu Papua, Maluku dan Kalbar. Untuk itu KPU telah meminta bantuan Polri dan TNI. Polri telah menyiapkan 1.800 personil dan TNI sudah menyatakan siap membantu. Sementara dari Kemendagri menambahkan bahwa sebanyak 171 daerah yang menggelar pilkada sudah menandatangani nasakah perjanjian hibah daerah (NPHD). (ria,mp)