Pertamina Harus Buktikan Bisa Lebih Baik Dari Total

04-12-2017 / KOMISI VII

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR   Nawafie Saleh  saat pertemuan dengan Gas SPS (Senipah, Pachiko, South Mahakam) Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (30/11/2017). foto: nadia/jay

 

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Lapangan Gas SPS (Senipah, Pachiko, South Mahakam) Nawafie Saleh meminta Pertamina untuk serius memperhatikan ketentuan-ketentuan kontrak karya yang semula dikelola oleh Total Indonesia agar bisa lebih baik dari Total.

"Harapan saya karena Total sudah memberikan suatu pembuka awal untuk daerah ini dan ternyata di sini mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau Pertamina belum bisa menemukan teknologinya, sekarang sudah ditemukan oleh orang lain dan diserahkan ke pemerintah, jadi tinggal menunggu saja. Ya jadi dilakukan seefisien mungkin, kemudian yang profesional ya artinya jangan kita mendengar malah ulah pertamina jadi jeblok dan harus diantisipasi oleh Pertamina," ungkapnya di Lapangan Gas SPS Blok Mahakam, Senipah, Handil, Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (30/11/2017).

Senada dengan Nafis biasa ia disapa, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi juga menanyakan kesiapan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam. "Bahwa jawaban Pertamina mereka mampu dan sangat yakin melaksanakan operatorship, bahwa sampai 100% di tangan Pertamina mereka mampu. Kita juga belum tahu sampai kapan ada kepastian. Apa betul-betul Total angkat kaki 100% dari Blok Mahakam atau diundang lagi dengan saham berapa persen tapi memang kelihatannya akan tetap hadir Total meskipun prosentasenya yg menjadi masalah ya," ujarnya.

Menurut Kurtubi, meskipun itu adalah urusan eksekutif, bagi DPR khususnya Komisi VII adalah bagaimana saat pasca operatorship ditangan Pertamina, dimana kontrak PSI dengan Total dan Inperter ini benar-benar sudah selesai.

"Kita ingin kepastian bahwa penerimaan negara akan meningkat. Meskipun produksinya ada kecenderungan menurun tetapi karena prosentase bagian negara akan lebih besar daripada sebelumnya karena sebelumnya berbagi dengan Total. Saya yakin bahwa meskipun trend produksinya menurun penerimaan negara akan lebih tinggi setelah operatorship di tangan Pertamina," jelasnya.

Sementara itu, Dirut Total Indonesia Arividya Noviyanto menyampaikan, pada saat pasca operatorship di tangan Pertamina, pihak Total siap mensupport secara tekhnis jika dibutuhkan.

"Total juga siap mensupport kalau memang masih dibutuhkan technical service untuk kelancaran Mahakam. Walaupun Total tidak ikut didalam berikutnya itu, tapi technical servise-nya itu tetap akan diberikan oleh Total kalau memang dibutuhkan," kata Novi biasa ia disapa.

Terkait keyakinannya kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam, Novi menyatakan, seharusnya bisa jauh lebih baik, mengingat adanya transfer karyawan Total yang secara automatically menjadi pegawai Pertamina. Dirinya juga mengharapkan tidak adanya gejolak antar karyawan asli Pertamina dengan karyawam Total yang baru menjadi pegawai Pertamina nantinya.

"Karena Mahakam adalah field yang sudah nature,  jadi memang harus banyak usaha-usaha yang baru lagi yang harus dikerjakan. Artinya  semua karyawan kita transfer jadi  harusnya bisa. Tidak ada gejolak. Pertamina saya rasa komit utk menjaga level yang sama," pungkasnya. (ndy/sc) 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...