Anggota Komisi XI DPR, Jhoni G Plate (kanan). Foto: Runi/jk

Anggota Komisi XI Jhoni G Plate mengapresiasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur,yang sudah berhasil menekan tingkat inflasi. Menurut Politisi P-Nasdem inflansi tahun 2015-2016 di Jawa Timur itu cukup rendah di bawah rata-rata nasional 4 persen. Tahun 2015 inflansi tercatat 3,08 persen, sedangkan tahun 2016 sedikit lebih rendah yaitu 2,74 persen.

"Untuk itu kita berharap Surabaya sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia tengah dan Indonesia timur dalam pengendalian inflasi. Apabila inflasi di Jatim ini relatif tinggi akan ikut berdampak pada kenaikan harga rata-rata di kawasan Indonesia yang berada di wilayah timur dan tengah juga", demikian disampaikan di sela pertemuan dengan sejumlah stakeholder di Surabaya, Provinsi Jawa Timur,Kamis (14/12).

"Untuk menjaga daya beli dan menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan, kami berharap TPID Jatim bisa bekerja dengan baik dalam Pengendalian inflansi agar tetap di bawah range APBN,” pinta Politisi Senayan dari Nasdem.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpengaruh pada pengendalian inflasi terkait dengan kebijakan Pemda seperti transportasi, listrik, harga bahan bakar minyak. Hal tersebut berdampak terhadap komoditi pangan baik untuk kebutuhan kawasan Indonesia timur maupun hasil komoditas pertanian dari kawasan Indonesia tengah yang akan masuk ke pasar nasional atau pasar regional melalui Pelabuhan Surabaya.

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menilai kenaikan inflasi di Jawa Timur akan membawa dampak kepada Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur. TPID di Jatim termasuk yang paling banyak menunjukkan kemajuan, dan menjadi contoh untuk daerah lain.

"Kontribusi inflasi Jawa Timur terhadap nasional itu cukup besar hampir lebih dari 10% dan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terhadap nasional adalah 14%, sehingga apa yang terjadi di Jawa Timur itu sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menanyakan turunnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur padahal nasional naik berarti ada trend pertumbuhan yang jauh lebih rendah dan itu harus dicari penyebabnya. Contohnya menurunnya ekspor perhiasan emas yang jadi primadona di Jawa Timur.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru yang mengenakan PPh 0,45 persen terhadap penjualan emas batangan menyebabkan daya saing dari perhiasan emas itu menjadi turun.

“Kebijakan yang holistik harus dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi di sisi lain jangan kemudian karena mengejar pajak kemudian menurunkan daya saing industri apalagi ekspor,” ungkap Politisi F-PDIP.

Rekomendasi BPS kepada TPID terkait pengendalian inflasi khususnya jelang pergantian akhir tahun 2017, perlu mendapat perhatian yaitu kewaspadaan stok komoditas pangan dengan kondisi cuaca yang ektrim baik produksi maupun distribusi, sosialisasi ketersediaan stok pagan cukup sehingga masyarakat tenang dan tidak terjadi panic buying atau pembelian besar-besaran sehingga mengakibatkan harga naik karena permintaan tinggi. (rni, mp) Foto Runi