Anggota Komisi V DPR RI, Bahrum Daido (F-PD)/Foto:Iwan Armanias/Iw

Pembangunan pengembangan sarana dan prasarana di Pelabuhan Tanjung Ringgit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dinilai gagal, karena dikerjakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido menilai, bahkan pembangunan Terminal Peti Kemas tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan.

Demikian hal ini diungkapkan Bahrum usai meninjau langsung kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, Sulsel, Sabtu (27/1/2018). Diketahui, pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo banyak menggunakan dana APBN, baik itu pembangunan pelabuhan dan pengerukan, termasuk Terminal Peti Kemas.

“Persoalannya pada tahun 2018 ini, pembangunan Terminal Peti Kemas kembali digelontorkan anggaran penguatan sebesar Rp 11 miliar. Dan apa yang kami lihat sekarang ini sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” tegas politisi Fraksi Demokrat itu.

Lebih lanjut Bahrum menegaskan, pembangunan Peti Kemas itu menelan anggaran hingga Rp 100 miliar dan dibangun sejak tahun 2011. Namun, lanjutnya, hingga saat ini hasil yang terlihat sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan pengembangannya terlihat dikerjakan asal-asalan.

Legislator asal Dapil Sulsel II ini menilai secara umum hasil peninjauan dan pemantauan dilapangan, Terminal Peti Kemas yang saat ini di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo sangat tidak efektif dan hanya menghamburkan anggaran negara saja.

“Saya berharap semua pihak dapat melakukan pengawasan, sementara Komisi V DPR melakukan pengawasan hingga tingkat menteri sekaligus mencari tahu seperti apa sebenarnya pembangunan Terminal Peti Kemas tersebut, sehingga tidak dapat difungsikan bahkan kondisinya justru memprihatinkan,” cetus Bahrum.

Ia menambahkan, secepatnya pihak yang tergabung dalam Komisi V DPR akan melakukan Rapat Koordinasi dan dijadwalkan Selasa depan, guna membahas kelanjutan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo. (iw/sf)