Komisi VII Dorong Kinerja Tangguh LNG Tingkatkan Lifting Gas Nasional

05-02-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron pimpin Tim Kunspek tinjau operation room Tangguh LNG. Foto: Odjie/od

 

Komisi VII DPR RI mendorong upaya Tangguh LNG dalam meningkatkan lifting gas nasional antara lain dengan penambahan pembangunan satu kilang gas alam cair (liquified natural gas/LNG) baru yaitu Train 3. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (1/2).

 

Politisi Demokrat ini menyatakan banyak aspek yang harus dilihat terkait fungsi pengawasan dalam Kunspek Komisi VII DPR ke Tangguh LNG. Antara lain masalah terkait rencana pembangunan Train 3 yang Plan Of Development (POD) sudah disetujui dan cost recovery-nya juga disetujui dan akan dibangun dalam 2 tahap, kebutuhan anggaran sekitar 8 miliar USD.

 

“Kita ingin tahu bahwa Plan Of Development Train 3 yang mereka kerjakan sesuai atau tidak. Dari pantauan Tim Kunspek Komisi VII saat ini masih on progress sekitar 30-35 persen fisik dan non fisik. Pembangunan kilang baru yang sedang dikerjakan menjadikan kekuatan baru dalam penambahan dan peningkatan lifting gas nasional, saya kira ini akan besar sekali,” imbuh Herman.

 

Herman juga mengapresiasi upaya Tangguh LNG dengan melakukan pengembangan terhadap sumur-sumur baru. Dirinya dan Anggota Tim Kunspek Komisi VII juga menyempatkan mengecek jumlah sumur baru yang sedang dikembangkan.

 

“Terkait dengan target pencapaian yang sudah dicanangkan Rencana Kerja Tangguh LNG tahun 2017 memang ada target yang tidak tercapai. Dari target 117 kargo hanya terpenuhi 110 kargo sehingga apa yang menjadi kendala dalam target capaian tersebut harus dilihat dari berbagai aspek. Apakah terkait dengan regulasi, atau terkait masalah teknik, ataukah terkait dengan soal-soal lainnya,” jelas Herman.

 

Sementara nilai manfaat lainnya kehadiran Tangguh LNG salah satunya dari serapan tenaga kerja lokal. Dari pantauan Tim Kunspek Komisi VII di lapangan sudah hampir seluruhnya merupakan tenaga kerja asli indonesia. Menurut pihak Tangguh LNG sudah 55 persen mengakomodir tenaga-tenaga kerja asal Papua, pungkas Herman Khaeron.

 

Director of Government & External Interface Management - Tangguh LNG Expansion Project, Ngurah Kresnawan yang mendampingi kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa kedatangan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Tangguh LNG untuk melihat lebih dekat fasilitas produksi dan memantau pekerjaan pembangunan proyek Tangguh Train 3.

 

“DPR RI menjalankan fungsi pengawasan di sektor migas sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara dan kesejahteraan rakyat. Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan unitisasi dari enam lapangan gas terunitisasi yang terletak di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat,” paparnya.

 

Ikut juga mendampingi kunjungan Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Tangguh LNG Teluk Bintuni, Papua Barat dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron dan diikuti oleh antara lain Bara Krishna Hasibuan, Kurtubi, Ivan Doly Gultom, Peggi Patrisia Pattipi dan Melda Addriani. (oji/sc)

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...