Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, foto : azka/hr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 7 persen. Capaian ini bahkan jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum berdampak secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat Sulteng.

Demikian diungkapkan Marwan saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan  Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Kakanwil BI Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kakanwil BPS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Sulteng, Jumat (2/2).

“Kita lihat bahwa tingkat kemiskinannya masih 14 persen. Selain itu, terjadi peningkatan pada pengangguran terbuka. Artinya kita melihat bahwa pertumbuhan yang positif ini perlu didorong kualitasnya oleh Pemerintah Sulteng,” jelas Marwan.

Selain itu, masih kata Marwan, pertumbuhan ini lebih ditopang oleh sektor pertambangan terutama nikel dan gas di Banggai, sehingga daerah lain belum merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi ini. Untuk itu, ia menginginkan kedepannya Pemprov Sulteng untuk mendorong agar seluruh akselerasi pergerakan industri pertambangan ini lebih banyak melibatkan masyarakat daerah.

“Dan juga jangan selalu bergantung kepada industri tambang, karena Sulawesi Tengah ini mempunyai hasil laut dan perkebunan. Walaupun untuk saat ini hanya bisa menghasilkan bahan baku,” imbuh politisi F-PD itu.

Marwan yakin, dalam jangka panjang Sulteng sudah bisa memproduksi hasil perkebunan dan perikanan, kendati saat ini hanya bisa menghasilkan bahan baku, dan belum melakukan industri pengolahan. “Jika sudah memproduksi nilai ekonominya bisa jauh lebih maju lagi. Agar nantinya tidak hanya bergantung terhadap hasil tambang saja,” tambahnya.

Politisi asal dapil Lampung itu berharap pergerakan sektor pertambangan terutama di Morowali dan Banggai bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bukan pada saat sudah menghasilkan saja, tetapi pada saat proses set up agar melibatkan banyak masyarakat. Marwan mengindikasi, masih banyaknya tenaga kerja asing yang digunakan dalam proses pendirian.

“Dalam proses pendirian tambang ini, kita ingin keterlibatan masyarakat lokal untuk lebih banyak dan lebih produktif untuk mengurangi angka pengangguran dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, selain mengembangkan sektor pertambangan, kita meminta supaya pemerintah daerah memikirkan untuk keberlanjutan pertumbuhan ini jangan seperti daerah lain, setelah tambangnya habis, ekonominya mundur karena tidak disiapkan strategi-strategi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” tutup Marwan. (azk/sf)