Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Anna Mu’awanah yang sekaligus memimpin rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis, (26/8) siang.

Ketua Rapat Anna Mu’awanah menambahkan, bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Anna Mu’awanah juga menambahkan, untuk memenuhi kewajiban hak atas pangan, khususnya bagi rakyat miskin, Pemerintah melalui Perum Bulog dengan program pemberian subsidi harga terhadap beras yang dibeli rakyat miskin (Raskin), dan melalui program ini Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp.15,723 triliun rupiah.

Dia juga menyayangkan bahwa pelaksanaan program Raskin ini senantiasa menuai banyak protes dari  masyarakat penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh kualitas beras yang buruk atau tidak sesuai dwngan harga pembelian Pemerintah. Disamping itu dalam hal penyaluran yang tidak tepat sasaran, jumlah juga menimbulkan masalah. Meskipun Perum Bulog telah berupaya untuk memperbaiki sistem managemen dan kinerja.

Sementara itu Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa sasaran Pembangunan pada Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam rangka bidang pangan adalah terciptanya kemanidrian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan pangan rakyat.

Sutarto juga menambahkan bahwa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, serta membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, serta terpeliharanya dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainya.

Dirur PT Perum Bulog Sutarto juga menegaskan bahwa tugas Perum Bulog adalah menyalurkan beras bersubsidi untuk keluarga miskin (RASKIN) dalam rangka membangun dan menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan kegiatan penyediaan cadangan beras pemerintah untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok serta pengamanan harga pembelian pemerintah sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

Sutarto Alimoeso juga mengatakan bahwa, selama ini kenerja pelaksanaan program beras bersubsidi (RASKIN), selalu dievaluasi oleh berbagai pihak, naik perguruan tinggi, lembaga penelitian profesi, LSM, maupun secara struktural oleh Tim RASKIN Pusat dan Daerah. Berdasarka hasil-hasil evaluasi sampai dengan saat ini masalah pokok yang dihadapi adalah masalah penyampaian RASKIN dari titik distribusi ke penerima manfaat.

Dia juga mengungkapkan bahwa, hambatan geografis tempat penerima manfaat relatif jauh dari titik distribusi (didesa-desa terpencil seperti puncak gunung di pedalaman Baduy, tengah laut seperti kepulauan Una-Una Sulawesi Tenggara, Kepulauan Mentawai – Sumbar, pinggir sungai seperti Muara Teweh-Kalimantan Tengah).

Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso juga menegaskan, belum lagi kuatnya institusi pelaksana di tingkat lapangan yang membagikan beras di titik distribusi kepada penerima manfaat secara langsung, dan tidak semua daerah mentediakan dana pendamping APBD dari titik distribusi sampai ke titik bagi yang dapat dijangkau oleh penerima manfaat. (Spy).