Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto, foto : tiara/hr

Pemerintah tengah mengerjakan enam proyek pembangunan proyek Rel Kereta Api (KA) Trans Sumatera di Sumatera Utara. Namun, dari enam proyek itu, jalur Binjai-Besitang yang pembangunannya sedang berlangsung sampai saat ini, masih menemui beberapa kendala, salah satunya terkait pembebasan lahan.

Demikian terungkap saat pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan PT Railink, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Stasiun Kereta Api Medan, Sumut.

“Yang sekarang dipermasalahkan jalur Binjai-Besitang terkait pembebasan lahan. Sehingga diperkirakan pembangunan selesai pada beberapa bulan ke depan,” jelas Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumut sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto di Medan, Senin (5/2).

Keenam program perkeretaapian di Sumut itu yaitu pembangunan jalur kereta api Binjai-Besitang, Besitang-Langsa, Rantau Prapat-Kota Pinang, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Medan-Bandar Khalifa dan Bandar Khalifah-Kualanamu.

Politisi F-PD itu juga turut menyayangkan jalur sepanjang 80 km yang sudah menyerap dana APBN sebesar Rp 640 miliar tidak tepat waktu dalam pengerjannya. “Seyogyanya jalur yang merupakan perbatasan Sumut dan Aceh itu selesai di tahun 2017,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Ditjen Kementerian Perhubungan, Amanah Gappa, mengungkapkan pembiayaan dalam pengerjaan proyek Binjai Besitang dibagi dalam 2 skema. Pembiayaan pertama yaitu dari APBN yakni pengerjaan crane dan jembatan serta yang kedua pengerjaan stasiun yang dialokasikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Proyek ini bersifat multiyears yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun ini, dengan target diresmikan dan beroperasi pada bulan November 2018,” jelasnya.

Terakhir ia berharap mengupayakan tercapainya Trans Sumatera yang dimulai dari Aceh, Medan sampai dengan Riau. “Ini bukan saja butuh dukungan dari segi anggaran, tapi juga dibutuhkan political will dari Pemda maupun Pusat, sehingga nantinya alokasi anggaran itu betul-betul terjamin ketersediannya,” imbuhnya.

Kunjungan Kerja Spesifik ini juga turut diikuti beberapa Anggota Komisi V DPR RI ini diantaranya Anthon Sihombing (F-Golkar), Andi Iwan Darmawan (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), Abdul Latief Hanafiah (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Sahat Silaban (F-Nasdem), dan Syarief Abdullah (F-Nasdem). (tra/sf)