Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2011 untuk daerah-daerah yang betul-betul memerlukannya, khususnya daerah-daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

              Masalah perbatasan ini menjadi problem utama antara Indonesia dengan Malaysia, dimana baru-baru ini petugas Departemen Kelautan dan Perikanan ditangkap petugas Malaysia sehingga menimbulkan hubungan yang semakin memanas.

            Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Epyardi Asda (F-PPP) saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Rabu (1/9) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN).

            Epyardi mengatakan, ditangkapnya ke tiga petugas DKP tersebut menjadi keprihatinan bersama, dan hal itu merupakan penghinaan terhadap kedaulatan negara

Untuk itu dia mengusulkan, anggaran 2011 lebih diutamakan untuk daerah yang berbatasan dengan Malaysia, agar daerah perbatasan tersebut mendapatkan infrastruktur yang baik, sehingga daerah tersebut berkembang dengan pesat.

            Dia juga berharap anggaran tahun yang akan datang dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mana yang lebih diutamakan. Hal ini mengingat begitu banyaknya daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari  33 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga memerlukan kejelian dalam pendistribusiannya.

            Epyardi merasa optimis anggaran tahun 2011 ini ada perbaikan-perbaikan di semua lini yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Karena dilihat dari pagu sementara ada peningkatan sebesar Rp 5 triliun lebih, bila dibandingkan dengan pagu difinitif tahun 2010.

            Untuk anggaran Perhubungan Laut, dia juga mengusulkan dipergunakan untuk melanjutkan proyek-proyek yang sebelumnya terbengkalai. Karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang telah dianggarkan sebelumnya tetapi belum bisa dimaksimalkan bahkan belum bisa dipakai oleh masyarakat karena belum selesai, dan ini kebanyakan di daerah Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat.

“Anggaran ini sebaiknya bisa dioptimalkan untuk proyek-proyek yang terbengkalai, agar hasilnya bisa segera dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat,” katanya.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengapresiasi dukungan Komisi V DPR atas naiknya anggaran tahun 2011. Pagu sementara tahun 2011, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi sebesar Rp 21,376 triliun, dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 15,833 triliun. “Jadi tahun 2011 ini terjadi kenaikan sebesar Rp 5,543 triliun,” katanya.

Tahun 2011, Ditjen Perhubungan Darat mendapat alokasi sebesar Rp 2,091 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 4,197 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 6,787 triliun dan Ditjen Perhubungan Udara Rp 4,886 triliun.

Freddy menambahkan, meningkatkan pelayanan infrastruktur dengan standart pelayanan minimal (SPM)  menjadi prioritas nasional 2011 dengan sasaran meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai dan merata.   

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai pada sektor transportasi di tahun 2011 adalah, meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

Selain itu, sasaran lain yang ingin dicapai meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi, restrukturisasi kelembagaan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi.

Kementeriannya, kata Freddy, juga telah memprioritaskan anggaran 2011 untuk pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dan juga pembangunan  di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi. (tt)