Listrik telah menjadi kebutuhan primer dalam aktifitas masyarakat sehari-hari. Hampir setiap sendi kehidupan manusia membutuhkan listrik. Menyadari kebutuhan masyarakat ini, Komisi VII DPR RI ingin memastikan apa yang dibutuhkan masyarakat dari sisi energi terpenuhi dengan baik.

“Oleh sebab itu, Kunjungan Kerja Komisi VII ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-asam ini guna memantau suplai listrik yang dihasilkan PLTU, dan mendorong penyediaan listrik bagi masyarakat yang belum terlistriki, dan juga realisasi dari proyek 35 ribu Megawatt,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII ke Provinsi Kalimantan Selatan, baru-baru ini.

Satya tak memungkiri, ebutuhan listrik sudah menjadi konsumsi semua pihak baik industri dan individu. Kebutuhan individu akan listrik dimulai sejak bangun tidur, mengecap dunia pendidikan, memenuhi kebutuhan biologis, hingga kembali terlelap, semuanya memiliki hubungan dengan listrik.

“Setiap kali kami kunjungan kerja, terutama ke PLTU ada tiga hal yang kita lihat, pertama mengenai keadaan daerah terhadap supply listrik dengan demand yang ada. Yang kedua terkait dengan masyarakat yang belum terlistriki. Dan yang ketiga, terkait target 35 ribu Megawatt. Di mana salah satunya di PLTU Asam-asam lima dan enam, merupakan komponen daripada 35 ribu Megawatt, kita ingin melihat proyek itu berjalan,” papar Yudha, saat mengunjungi PLTU Asam-asam.

Satya bersama Tim Kunker telah meninjau langsung ke lokasi pembangkit listrik guna mengetahui sistem kelistrikan dan juga interkoneksi listrik di seluruh wilayah Kalimantan. Selain itu, yang tidak kalah penting menurut Satya adalah kesadaran para pelaku industri listrik nasional pada kelestarian lingkungan. 

“Kami mendapat penjelasan, dan kami melakukan kunjungan fisik langsung ke lokasi di mana untuk yang lima dan enam masih berupa tiang pancang, secara fisik memang progresnya baru seperti itu. Nanti kita akan monitor sampai beroperasi, karena merupakan rangkaian kebutuhan supply daripada sistem kelistrikan yang ada di Kalsel ini. Dan juga interkoneksi antara Kalsel dengan Timur, Barat dengan Tengah," jelasnya. 

Menurut politisi F-PG itu, mencukupi kebutuhan listrik daerah menjadi tanggung jawab PLN dan Pemerintah, sedangkan DPR akan mengawasi penyediaan energi ini. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan listrik akan memajukan industri, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Tanpa listrik semua akan terkendala, oleh sebab itu ketersediaan listrik menjadi kebutuhan dasar dari pembangunan nasional. (eko/sf)