Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat memicu perubahan asumsi makro APBN dalam APBN. Saat ini rupiah sudah menyentuh Rp 13.800 per USD. Posisi rupiah yang sudah melampaui titik psikologis ini pasti berdampak pada perekonomian nasional.

“Ada beberapa konsekuensi buruk yang akan dihadapi pemerintah dengan pelemahan rupiah ini, diantaranya struktur pendapatan dan belanja di APBN akan berubah akibat perubahan asumsi makro. Beban terhadap neraca pembayaran luar negeri juga sudah pasti akan merugikan keuangan negara. Nilai ekspor tidak kompetitif lagi, karena bahan baku kita 30-40 persen berasal dari impor. Belum lagi, beban bunga utang yang bisa membesar dan kelesuan industri keuangan,” paparnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal tersebut dalam wawancara eklusifnya lewat sambungan telepon, Kamis (8/3/2018). Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan preventif, walaupun sebagian mengatakan indikasinya karena faktor global, maka pelemahan rupiah tersebut akan menjalar ke sektor riil. Harga-harga kebutuhan pokok bisa melambung. Apalagi, beberapa kebutuhan dasar nasional masih impor seperti beras.

Tindakan preventif pemerintah dan BI, kata Anggota F-Gerindra itu, harus segera dilakukan untuk menjaga psikologi pasar di tengah harga minyak mentah dunia yang naik cukup tinggi selama tiga bulan terakhir. Pada konteks ini, pemerintah akan dihadapkan pada keputusan yang cukup sulit. Jika diintervensi dengan cadangan devisa yang ada, maka konsekuensinya cadangan devisa akan terkuras, karena cadangan devisa Indonesia tak terlalu besar.

“Melihat tren rupiah saat ini, maka ancaman anjloknya rupiah sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 bisa saja terjadi. Rupiah baru saja terpuruk hingga menyentuh level Rp13.800 per dollar AS. Itu adalah angka paling anjlok sejak 1998. Sebab itu, saya meminta pemerintah dan BI untuk tidak tinggal diam. Jika tidak, maka cadangan devisa kita bisa ambruk sehingga tak mampu lagi mengendalikan harga rupiah terhadap dolar AS,” harap Heri.

Perlemahan ini, sambung politisi dapil Jabar IV tersebut, menjadi tantangan serius dan isu menarik untuk calon Deputi Gubernur BI Bidang Moneter yang berasal dari internal BI sendiri, sekaligus calon Gubernur BI yang calonnya disebut-sebut berasal dari Deputi Bidang Moneter dan sudah diajukan ke DPR. (mh/sc)