Komisi I DPR kunjungi Komnas HAM untuk mencari masukan terkait uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, kunjungan ke Komnas HAM terkait tugas Komisi I untuk mencari masukan dan rekam jejak Laksamana Agus Suhartono. "Proses fit and proper test kami akan lakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengikuti.  

Menurutnya, kunjungan ke Komnas HAM tidak bertentangan dengan UU. prinsipnya, lanjut Mahfudz, proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut tetap mengedepankan transparansi  

"Kami berupaya menghimpun berbagai masukan dari masyarakat. Kami bisa saja mengembalikan nama yang diajukan ke presiden jika ditemukan masalah-masalah yang penting,"tegasnya.

Dia menambahkan, titik berat Komisi I DPR adalah masalah akuntabilitas penggunaan anggaran dan laporan kekayaan yang bersangkutan. "Tim Komisi I DPR hari ini juga berkunjung ke KPK. Selain itu adalah masalah penguatan perspektif HAM dikalangan TNI. Untuk itu kami datang ke Komnas HAM untuk mendapat masukan dan agenda HAM apa saja yang perlu didalami dengan calon panglima TNI,"katanya saat mengunjungi Kantor Komnas HAM, Rabu, (22/9).

Sementara, Wakil Ketua Ifdhal Kasim menilai, calon panglima TNI yang diajukan Presiden yakni Laksamana Agus Suhartono, dari sisi prestasi baik di lingkungan TNI AL. "Beliau punya banyak pengalaman operasi, banyak memiliki bintang kehormatan. disini Kita akan melihat apakah sepanjang karirnya kita mendapat kesan dari sudut pemahaman HAM,"terangnya.

Terkait dengan behavior, terangnya, calon Panglima TNI banyak bergerak dibidang pendidikan.  Dalam konteks tersebut, Laksamana Agus Suhartono akan mengedepankan pelatihan HAM di lingkungan TNI.

Menyinggung apakah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh calon yang diajukan Presiden SBY,  Dia menilai, Komisi I DPR belum mendapatkan mendapatkan data yang kuat tentang persoalan HAM yang melibatkan calon Panglima TNI.

"Memang dia pernah memimpin operasi mencegah masuknya kapal yang membawa simpatisan dari Timor Timur. Tetapi tidak ada insiden pada kasus itu, memang ada upaya pencegahan tapi tidak ada insiden. Dari sudut itu memang tidak ada record pelanggaran HAM,"ungkapnya

Dia menambahkan, Komisi I DPR akan mencoba menggali berbagai pertanyaan terkait penguatan perspektif HAM dari calon panglima TNI.

"Kita akan menanyakan bagaimana persepsi dari calon panglima TNI dalam menangani isu pelanggaran HAM dimasa lalu yang belum terselesaikan. Selama ini Komnas HAM mendapat hambatan serius dalam konteks ini. Ketika Komnas HAM ingin meminta keterangan sering kali mereka mengabaikan dengan mengatakan sudah menjadi keputusan kelembagaan untuk tidak menghadiri undangan Komnas HAM,"katanya.  

Dia menjelaskan, Komisi I DPR akan menguji secara serius terkait perspektif HAM agar kedepannya TNI dapat lebih profesional

Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPR juga akan berusaha menggali persoalan properti TNI. seperti tanah yang diklaim sebagai milik TNI. "Pengaduan yang kami terima datang dari seluruh Indonesia mengenai konflik tanah TNI dengan warga,Masyarakat menghadapi problem terkait akses masyarakat terhadap tanah dimana tanah sudah menjadi milik masyarakat dan bersertifikat namun diklaim oleh TNI,"katanya.

Hal tersebut, akan menimbulkan gesekan antara TNI dan masyarakat. Bagaimana komitmen seorang panglima TNI dalam menuntaskan persoalan properti TNI.

Kunjungan Komisi I DPR ke Komnas HAM diikuti oleh Mahfudz Siddiq (Ketua Komisi I DPR/FPKS), Agus Gumiwang Kartasasmita (Wakil Ketua Komisi I DPR/FPG),Tantowi Yahya (FPG),  Tritamtomo (FPDIP), Azwar Abubakar (FPAN). (si) Foto:doeh/parle/DS.