Negara Harus Hadir di Kompleksitas Persoalan Perempuan

12-03-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawat, foto : odji/hr

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai persoalan perempuan di era digital ini semakin kompleks.  Imbas perkembangan teknologi tersebut banyak persoalan yang muncul,  mulai persoalan human traficking,  eksploitasi perempuan,  prostitusi berbasis digital,  dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek. Posisi  perempuan menjadi korban. Pemerintah harus memiliki kebijakan proteksi perempuan dari obyek kejahatan di ranah digital.  

 

"Praktik human traficking berbasis online dan prostitusi online nyaris belum tersentuh ke permukaan.  Pemerintah harus memberi perhatian di ranah ini," ujar Okky dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (12/03/2018)

 

Lanjut Okky, persoalan lainnya yang juga mengemuka,  modernisasi di berbagai bidang di satu sisi,  menyisakan  perempuan yang masih dalam posisi terbelakang.  Persoalan klasik namun masih menjadi persoalan krusial seperti persoalan ibu hamil dan menyusui yang memberi dampak keberadaan stunting dan gizi buruk bagi generasi mendatang.  Itu menjadi satu dari ironi modernitas saat ini. "Pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan penataan mana saja daerah zona merah terkait persoalan ibu dan anak. Kasus di Asmat Papua,  harus menjadi peristiwa terakhir di pemerintahan Jokowi," tuturnya.

 

Okky juga mengungkapkan perempuan juga menjadi korban ekonomi yang timpang.  Persoalan ekonomi keluarga mengakibatkan kesehatan perempuan dan anak-anaknya terabaikan.  Berbagai kasus yang muncul di daerah terkait erat dengan persoalan kesehatan perempuan dan anak, banyak berasal dari kalangan ekonomi yang lemah.  "Pemerintah harus memberdayakan perekonomian keluarga Indonesia melalui jalur perempuan dan ibu yang berbasis komunitas," ujarnya.

 

Selain itu, Okky juga mengungkapkan, pemerintah sudah saatnya membuat program penguatan bagi perempuan generasi milineal.  Ancaman seks bebas,  narkoba,  lesbian,  human traficking, serta ketercerabutan budaya Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan perempuan Indonesia.  Jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus bagi generasi perempuan milenial,  daya saing perempuan Indonesia akan terancam oleh negara-negara lainnya. Perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat. (hs/sc)

 

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...