Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, DPR akan memperketat perijinan kunjungan alat kelengkapan dewan ke luar negeri selain itu, setiap kunjungan tersebut harus dibuka ke publik.

Menurutnya, semua kunjungan keluar negeri harus memiliki manfaat dan faedah serta memperoleh izin pimpinan dewan. "perjalanan keluar negeri harus dipublikasikan sehingga tidak menjadi berita negatif bagi wakil rakyat,"katanya saat diminta tanggapannya oleh wartawan di Gedung DPR,  Senin (27/9).

Dia menegaskan, seluruh anggota dewan tidak boleh menghindar dari pers dan harus memaparkan hasil kunjungannya tersebut. "tanpa memenuhi persyaratan tersebut tidak akan bisa melenggang keluar negeri, dan BK siap menindak apabila ada anggota DPR yang pergi tanpa ijin pimpinan,"tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah Komisi melakukan studi banding ke luar negeri, yang paling terakhir adalah Komisi III DPR yang mengunjungi Inggris.

Bahas Soal Kapolri

Rapat Pimpinan kali ini juga sempat menyinggung mengenai pencalonan Kapolri yang harus diisi paska pensiunnya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada akhir Oktober 2010 ini. "Kita dalam posisi menunggu surat pencalonan Kapolri dari Presiden, secepatnya di awal Oktober,"kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR.

Dia mengatakan, Kapolri akan purnatugas pada tanggal 31 Oktober 2010. Oleh karenanya, Presiden masih punya waktu sebelum memilih calon Kapolri. "Satu nama kami terima, dua nama, posisi kami akan pilih satu. Sinyal ada tetapi semua terserah kepada Bapak Presiden,"terang Priyo.

Priyo mengharapkan, Presiden tidak mengirim nama di luar dua calon terkuat yakni Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Sukarna. karena dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. (si)