Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprioritaskan anggaran tahun 2011 untuk sarana dan prasarana yang rusak.

            Hal ini disampaikan anggota dari F-PDIP Lasarus saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I BMKG, jajaran Badan SAR Nasional dan jajaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Selasa (28/9), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Joseph Umar Hadi.

            Lasarus mengatakan, masih banyak sarana dan prasarana yang berkaitan dengan cuaca ini  tidak berfungsi yang harus menjadi fokus BMKG untuk segera diganti. Lasarus juga mengingatkan  peralatan-peralatan yang dibeli BMKG sebaiknya jangan terlalu banyak merk. Karena menurutnya, terlalu banyak merk akan  menyulitkan pemeliharaan dan tentunya akan kurang terintegrasi.

            Rapat dengan tiga mitra kerja Komisi V siang itu banyak diwarnai hujan interupsi. Beberapa anggota Komisi V DPR mengusulkan agar rapat dengan BMKG ditunda dulu sebelum BMKG memberikan laporan terkait dengan pembelian peralatan yang dibeli dengan merk Cina, tapi dihargai dengan harga Eropa.

            Anggota F-PG,  Riswan Tony menyampaikan hal itu dan meminta pimpinan rapat untuk menunda rapat dengan BMKG sebelum Kepala BMKG menjelaskan terlebih dulu terkait dengan pembelian alat tersebut.

            Rapat diskors beberapa saat, Pimpinan rapat disertai beberapa anggota Poksi  melakukan  rapat intern untuk membahas hal itu. Seusai rapat intern, Joseph mengatakan berdasarkan  kesepakatan  bersama rapat dapat dilanjutkan, mengingat telah hadir jajaran Basarnas dan BPLS,  namun Kepala BMKG harus tetap memberikan laporan pada kesempatan lain terkait dengan pembelian alat tersebut.   

              Sementara itu anggota Komisi V lainnya, Sadarestuwati mengingatkan terjadinya perubahan iklim yang luar biasa pada tahun ini menyebabkan banyak petani yang mengalami gagal panen. Petani tersebut, katanya, tidak tahu persis tanaman apa yang cocok ditanam mengingat terbatasnya informasi yang diberikan BMKG.

            “Saya belum melihat kegiatan yang berkaitan dengan informasi cuaca bagi para petani,” katanya. Jika kondisi ini tidak didukung dengan pemberian informasi yang intensif, dikhawatirkan petani akan mengalami gagal panen.

            Menanggapi hal itu, Sekretaris Utama BMKG Andi Eka Sakya mengatakan, dia sepakat memang semestinya peralatan yang dibeli BMKG tidak terlalu banyak merk untuk memudahkan pemeliharaan. “kami akan lebih meminimalisir penggunaan merk terkait dengan pengadaan peralatan di BMKG,” ujarnya.   

            Andi menambahkan, tahun 2011 BMKG mendapatkan total pagu sementara sebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun. Dana ini untuk menjalankan program generik yang berupa program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program teknis yang meliputi program pengembangan dan pembinaan BMKG.

            Pihaknya, kata Andi, telah memprogramkan pengembangan dan pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berupa pembangunan Awos di 7 lokasi yaitu Balikpapan, Sentani, Palembang, Banjarmasin, Palangkaraya, Curug, Pekan Baru.

            Selain itu, BMKG juga akan membangun sarana analisa parameter cuaca maritim di 4 lokasi, pembangunan sarana analisa parameter cuaca penerbangan di 5 lokasi, pembangunan sistem informasi meteorologi penerbangan di Padang, Kupang, Ambon dan Palu.

            Untuk kegiatan laporan informasi cuaca bagi publik, BMKG akan melakukan pemeliharaan radar cuaca di 20 lokasi diantaranya di Aceh, Pontianak, Makasar, Bima, Kupang, Ambon Biak dan Jayapura.

            BMKG juga akan membangun gedung MEWS di Bengkulu, Pekanbaru, Palangkaraya, Mataram dan membangun sistem pengamatan cuaca bergerak di Jakarta.

            Selain itu, BMKG akan membangun sistem teleconference di  pusat dan lima balai, membangun sistem radar cuaca di empat lokasi, membangun tower radar cuaca di Jambi, Bengkulu, Gorontalo, Banjarmasin dan Ternate. (tt)