Aparat Diminta Tegas Tangani Kampanye Hitam

23-03-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzzammil Yusuf (F-PKS)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Anggota Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf mengatakan pemerintah, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menangani kasus black campaign (kampanye hitam) karena dapat merusak generasi bangsa. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, jelang Pilkada Serentak pada tahun ini dan Pileg serta Pilpres pada tahun mendatang.

 

“Kampanye hitam dapat merusak bangsa secara politik dan beragama. Harus ada kesadaran dari pemerintah, lembaga pendidikan dan aparatur hukum dalam menangkap dan memproses kasus black campaign,” ujar Muzzammil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

 

Politisi F-PKS itu menambahkan, kasus black campaign marak terjadi khususnya di media sosial yang didominasi oleh generasi muda. “Saya berharap agar anak muda dapat berpartisipasi dengan sikap yang mengkritisi secara faktual dan data, pemerintah juga harus menyadarkan bukan hanya dari TV dan radio, tapi juga harus dari media sosial, karena anak muda lebih aktif di sana,” sarannya.

 

Menurut Muzzammil, kampanye hitam dapat disamakan dengan hoaks dan fitnah yang tidak berdasarkan dengan asas-asas yang ada. “Kampanye hitam itu hoaks dan fitnah yang tidak ada dasarnya, itu semua tidak bagus bagi bangsa dan secara agama juga dosa,” tegas politisi dapil Lampung ini. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...