Komisi VI Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPPU

27-03-2018 / KOMISI VI

 

 

Komisi VI DPR RI menggelar sidang uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan tahun 2018-2022. Pada sesi uji kelayakan hari ini, Selasa (27/3/2018), Komisi VI mengundang tiga nama calon Anggota KPPU, yakni Arnold Sihombing, Binsar Jon Vis S, dan Chandra Setiawan.

 

“Sesuai agenda fit and proper, Komisi VI ingin mendengar penyampaian visi dan misi serta gagasan dan langkah atau kebijakan strategis yang disampaikan oleh para calon Anggota KPPU di dalam upaya memberikan penguatan kelembagaan kepada KPPU, menegakkan aturan hukum, memberikan perlindungan yang sama bagi para pelaku usaha, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

 

Teguh menjelaskan, pembahasan fit and proper dibagi dalam 6 sesi, dan saat ini Komisi VI telah melaksanakan 4 sesi, dimana setiap sesi terdiri dari 3 orang calon.

 

“Hari ini ada dua sesi. Teknisnya, masing-masing calon diberi waktu agar digunakan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menyampaikan perkenalan singkat, penyampaian visi dan gagasannya selama kurang lebih 10 menit,” terangnya.

 

Masing-masing Fraksi yang diwakili 1 orang Anggota Komisi VI akan menyampaikan pertanyaan dan selanjutnya dilakukan sesi pendalaman, lanjut Teguh. Seperti diketahui, Komisi VI telah menerima penugasan dari Pimpinan DPR pada tanggal 5 Desember 2017 untuk membahas 18 calon Anggota KPPU masa jabatan 2018-2022. (as/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...