Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan)/Foto:Jaka/Iw

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas). Mengingat, kedua badan tersebut sangat berperan penting dalam mengantisipasi bencana alam.

“Kita perlu menyamakan persepsi dan mendukung kedua badan  ini, karena selama ini kita masih memandang sebelah mata kedua badan  tersebut. Hari ini saya minta kita samakan persepsi dan pikiran kita bahwa kedua badan  ini berperan penting,” ungkap Sadarestu dalam RDP Komisi V DPR RI dengan BMKG dan Basarnas dengan agenda Potensi Gempa Bumi Megathrust serta Antisipasinya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ia memaparkan, wilayah Indonesia yang terletak di Ring of Fire menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan paling aktif gempa bumi di dunia, sehingga BMKG dan Basarnas dinilai perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, simulasi gempa bumi serta pelatihan potensi SAR kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia.

Tak hanya itu, sambungnya, penambahan anggaran diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bersertifikasi serta pemuktahiran peralatan dan peralatan pendukungnya.

 “Cukup banyak peralatan BMKG yang mengalami kerusakan, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir di seluruh daerah. Harapan kita cukup besar bagi mereka, namun kita juga harus membantu melakukan kegiatan preventif karena yang namanya Indonesia ini dikelilingi lempengan,” papar politisi F-PDI Perjuangan ini.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pemotongan anggaran BMKG yang sebelumnya mendapat alokasi Rp1,7 triliiun menjadi Rp1,5 triliiun cukup berdampak signifikan pada instrumen observasi BMKG. Setidaknya, ada 30% instrumen BMKG yang tidak dapat divalidasi dan 30% lainnya tidak bisa dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Sementara, masyarakat juga dinilai belum siap menghadapi gempa, seperti yang terjadi 23 januari 2018 lalu, Gempa Lebak dengan magnitudo 6,1 menguncang Jakarta. Pusat gempa yang jaraknya 150 km di selatan Jakarta, membuat warga Jakarta panik dan gagap karena tidak tahu harus melakukan apa.

Menurutnya, kejadian alam tersebut membawa pesan penting bagi Jakarta, sebab masih diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.

“Sebagian besar warga Jakarta belum tahu langkah tepat dan paling aman saat terjadi gempa, warga terbiasa dengan banjir, bukan gempa bumi,” papar Dwikorita.

Diketahui, hasil monitoring BMKG terhadap aktivitas gempa Megathrust periode 2009 – 2017 (9 tahun) sebanyak 5.407 jumlah gempa. Rata-rata setiap tahun terjadi gempa Megathrust sebanyak 600 gempa dan terus menunjukkan pola fluktuatif setiap tahunnya. (ann/sc)