Untuk kesekian kalinya DPR RI kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan  Asian Parliamentary Assembly (APA) Executive Council Meeting dan Sub-Committee meeting on Alleviating Poverty in Asia, yang akan dilaksanakan di Jakarta, tanggal 12-13 Oktober 2010.

            Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI,  Ida Ria Simamora mengatakan, sampai saat ini (Jum’at 8/10) sedikitnya sudah 17 negara anggota APA yang menyatakan bersedia mengikuti sidang ini. “Jumlah anggota APA sendiri saat ini mencapai 41 negara,” kata Ida dalam sebuah dialog interaktif di RRI.  

            Menurut Ida, Sidang Executive Council (Excoun) ini sekaligus menjadi penutupan masa tugas Presidensi APA yang dijabat Ketua DPR RI Marzuki Alie, setelah dijabat sejak 2007 dan akan berakhir pada 2010. Pada Sidang Pleno APA akhir tahun di Suriah nanti, kepresidenan APA akan berganti ke Suriah.

            Sejauh ini, kata Ida, sudah ada 13 draft resolusi yang dihasilkan yang meliputi masalah lingkungan, informasi teknologi, ekonomi dan keuangan, energi, korupsi, kesehatan, globalisasi, kebudayaan, terorisme, isu tentang Palestina, prinsip persahabatan dan kerjasama, isu nuklir hingga peningkatan kerja sama antara APA dan pemerintah di Asia.

            “Mudah-mudahan akan bertambah menjadi 14 draft resolusi setelah sidang subcommittee tentang Alleviating Poverty rampung digelar,” katanya.

            Sementara sidang Alleviating Poverty sendiri akan membahas mengenai pentingnya peran parlemen untuk mengentaskan kemiskinan. Terlebih, dengan semakin dekatnya realisasi tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals) pada 2015. “Tentu ini menjadi perhatian tersendiri bagi seluruh anggota APA,” tambahnya.

            Sebagai Presiden APA, Parlemen Indonesia memiliki peran yang signifikan untuk membawa kepentingan Indonesia ke dalam dunia regional, termasuk kancah Asia.

            Dalam sidang  Sub-Committee on Alleviating Poverty misalnya, secara khusus delegasi Indonesia membawa misi dengan tegas dan serius menangani isu-isu kemiskinan, khusunya dalam kerangka MDGs. Sementara pengentasan kemiskinan merupakan tujuan pertama MDGs.

            “Komitmen DPR RI terhadap masalah kemiskinan sudah jelas. Kemiskinan di Indonesia harus dihilangkan,” kata Ida.

            Parlemen Indonesia dalam hal ini ingin cepat mengentaskan masalah kemiskinan, untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) MDGs.  Panja MDGs merupakan wujud nyata Parlemen Indonesia untuk lebih fokus menangani isu MDGs.

            Mungkin, katanya, ini baru satu-satunya parlemen di Asia bahkan dunia yang membentuk wadah khusus dan  resmi untuk menangani dan mempercepat pencapaian MDGs.

            Kita berharap, ini bisa menjadi contoh, role model serupa bagi perwujudan riil komitmen parlemen-parlemen di Asia dalam menangani isu kemiskinan.

            Sementara dalam sidang Excoun, Parlemen Indonesia membawa misi mempererat kerjasama dalam  menghadapi tatanan dunia abad 21. “Kami mendorong seluruh anggota APA untuk menciptakan kerangka kerja bersama untuk menangani berbagai isu-isu yang berkembang secara global,” tuturnya.

            Adapun manfaat yang dirasakan Indonesia dari penyelenggaraan sidang APA kali ini, yang terpenting adalah kepentingan Indonesia akan lebih mudah terakomodir, yang tentunya dalam jangka panjang bakal membawa dampak positif bagi Indonesia. (tt)