Komisi IV DPR meminta kepada  Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera menangani masalah para nelayan yang kehidupannya semakin hari semakin menderita. Demikian yang dikatakan Anggota Komisi IV DPR Yan Siagian. Pernyataan ini disampaiak pada saat Rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR Senayan Jakarta Rabu, (20/10) pagi. Rapat dipimpin  Ketua Komisi IV DPR Drs. H.Akhmad Muqowam.

Anggota Komisi IV DPR Yan Siagian juga menambahkan bahwa mestinya para nelayan kita makin hari makin sejah tera, namun pada kenyataannya kehidupan para nelayan kita makin hari makin tambah menderita.

Yan Siagia meminta kepada Menteri Kelautan dan perikanan Fadel Muhamad agar lebih insten mengadakan rapat dengan Komisi IV DPR untuk membicarakan masalah ini, mengingat program pemerintah yang selama ini hanya program belaka belum menyentuh kepada masarakat nelayan pada umumnya.

Dia juga mengatakan bahwa target pemerintah yang katakan pada tahun 2010 sudah berada diatas target angka 106,26 dari target yang ditetapkan yaitu 105,00 yang dikatakan oleh Menteri kelautan itu sudah menunjukan tingkat kesejahteraan para nelayan yang diposisi cukup baik, namun pada kenyatannya kehidupan para nelayan di tanah air kita kondisinya masih memprihatinkan, dengan kata lain belum sejahtera, ungkap yang Siagian.

Sementara itu menteri kelautan dan Perikanan  Fadel Muhamad mengatakan bahwa Hingga bulan September 2010 nilai tukar nelayan berada diatas target tahun ini, yaitu di angka 106,26. Sedangkan target awal yang ditetapkan adalah 105,00. Indikator inilah yang menunjukan tingkat kesejahteraan nelayan yang berada diposisi yang cukup baik, dimana nelayan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya diluar biaya kebutuhan.

Menteri Kalautan dan perikanan Fadel Muhamad juga menambahkan bahwa, dengan usaha terus menerus untuk mengembangkan keterampilan dan usaha nelayan, baik dari usaha penangkapan, budidaya maupun pengolahan, kita dapat berharap kesejahteraan nelayan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan, ungkap Menteri Kelautan.

Fadel Muhamad juga menegaskan bahwa usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diiringi dengan pemeliharaan keberlanjutan sumberdaya perairan (pro sustainable), KKP terus meningkatkan luasan area konservasi. Hasilnya, hingga September 2010, KKP telah berhasil menyiapkan perangkat regulasi, SDM dan blue print pengolahan kawasan konservasi TNP Laut Sawu seluas 900 ribu hektar, sesuai dengan target tahun ini. Bahkan dari target kawasan konservasi seluas 20 juta hektar pada tahun 2020, sekarang telah terealisasi kawasan konservasi seluas 13 juta hektar.

Disamping itu, KKP juga terus menekankan arah pembangunannya pada program-program yang bersifat pro job danpro poor.  KKP telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya upaya bersama Pemda untuk menghapus retribusi yang dianggap menambah beban nelayan.

Menteri kelautan dan perikanan Fadel Muhamad juga mengatakan bahwa sampai saat ini, 138 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi menghapus retribusi perikanan di daerahnya, sebagai kompensasi, KKP memberikan insentif anggaran dalam APBN yang dialokasikan dalam bentuk tambahan dana dekonsentrasi bagi daerah tersebut, kata Fadel. (Spy)