Pemkab Ende Minta Perhatian Khusus DPR dan Pemerintah
Tim Kunker Komisi IX DPR RI bertukar cinderamata dengan Asisten I Pemkab Ende Kornelis Wara. Foto: Suci/od
Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk diperhatikan secara khusus sebagai salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia.
“Karena dari persada Ende inilah, Bapak Bangsa Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang butur-butir Pancasila yang kemudian menjadi ideologi bangsa,” papar Asisten I Pemerintah Kabupaten Ende Kornelis Wara saat pertemuan denga Tim Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, di Ende, NTT, Jumat (4/5/2018).
“Oleh karena catatan sejarah inilah, maka tidak berlebihan bahwa kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan juga DPR untuk secara khusus memperhatikan wilayah Ende yang mempunyai catatan sejarah bagi bangsa ini. Agar ke depannya lebih memprioritaskan anggaran dan program pembangunan bagi pengembangan dan perubahan wilayah kami ke arah yang lebih maju dan dari waktu ke waktu,” paparnya.
Kehadiran Komisi IX DPR, menurutnya, menjadi satu bukti nyata adanya kepedulian dan perhatian serius untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah Ende. Dia menambahkan, luas wilayah Kabupaten Ende 264,60 km persegi. Dengan jumlah penduduk 271.645 jiwa. Usia produktif yang bekerja 124.710 jiwa tersebar di dua lapangan kerja yang dominan yaitu pertanian dan jasa dan tersebar di 21 kecamatan dengan 255 desa dan 23 kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menginformasikan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan dengan misi utama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.
Ia menginformasikan, bahwa pada tahun 2017 Pemkab Ende telah membangun sebuah Rumah Sakit Pratama yang berada di wilayah utara Kabupaten Ende dan berjarak 70 km dari pusat Kabupaten Ende.
“Dibangun di sana karena di sana ada 5 kecamatan yang kalau pasiennya dirujuk ke Ende dengan topografi yang sulit, biasanya pasien tidak sampai ke Ende. Ibu yang akan melahirkan, bisa melahirkan di jalan. Kalau pasien sakit berat, biasanya meninggal di daerah itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemkab Ende membangun sebuah RS Pratama pada 2017 dan dilanjutkan tahun ini. Tapi masih banyak perlu perhatian, yaitu alat kesehatan RS dan sarana prasarana lainnya. Ia mengakui pelayanan kesehatan belum berjalan optimal, mengingat topografi wilayah Ende yang berbukit-bukit, mengakibatkan belum semua wilayah terjangkau pelayanan kesehatan.
“Oleh karena itu, kehadiran Komisi IX DPR merupakan sejarah bagi kami terutama dukungan dan perhatian untuk menunjang pembangunan RS Pratama termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya serta sarana prasarana kesehatan lainnya,” imbuhnya.
Kepada Komisi IX yang membidangi tenaga kerja ini, diinformasikan pula kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Ende, dimana peralatannya sudah rusak dan tua, serta tenaga instruktur sudah tidak produktif. “Kami mohon Komisi IX untuk memperhatikan dalam peralatan dan isntrukturnya,” harapnya. (sc/sf)