Anggota DPR Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (depan kiri), foto : sugeng/hr

Komisi IX DPR mempertanyakan ketersediaan Dokter spesialis di Jateng. Saat ini, keberadaan dokter spesialis dasar, seperti Spesialis anak, spesialis Obtetri Ginekologi, penyakit dalam, anestesi dan bedah, negara kita masih kekurangan sebesar 1921 dokter spesialis di bidang tersebut.  

“Persoalan Dokter spesialis itu tidak hanya terjadi di Provinsi Jateng, bahkan hampir terjadi di berbagai daerah apalagi di luar Jawa, karena itu kita beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada Kemenkes untuk menanggulangi persoalan tersebut,”ujar Anggota DPR dari Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PG) saat Rapat dengan Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan jajarannya,baru-baru ini.

Menurut Andi, kekurangan dokter spesialis kemudian dijawab oleh Kemenkes melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dimana mereka harus mengabdi kepada RS yang memiliki kerjasama namun, lanjutnya,  para dokter kerap mengeluhkan tidak mendapatkan peralatan yang memadai. “Karena itu, kita harus bekerja lebih panjang lagi dan menyelesaikan muaranya bukan di hilirnya,karena memang program tersebut masih baru seperti bayi baru lahir dan harus dicari formula yang tepat terkait kekurangan dokter spesialis ini,”terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan dr Yulianto mengatakan angka kebutuhan dan ketersediaan dokter spesialis di Jawa Tengah masih belum berimbang, sehingga tidak dapat memenuhi rasio satu dokter spesial untuk 20.000 penduduk. Meski begitu, saat ini pihaknya sedikit terbantu dengan adanya Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), namun hanya dapat mengatasi sementara karena durasi program tersebut hanya satu tahun.

Dia mengusulkan Kementerian Riset Dikti agar lebih mendorong produksi dokter spesialis, karena permasalahan yang utama adalah lambatnya produksi dokter spesialis. Dengan semakin banyaknya dokter spesialis, diharapkan bisa menyesuaikan dengan kecepatan kebutuhan dan pertumbuhan pelayanan kesehatan yang semakin maju dan berkembang.

Terkait ketersediaan obat-obatan, Yulianto mengatakan ada kendala sistem pengadaan e-catalog di mana sering sekali obat-obat yang masuk dalam e-catalog ternyata tidak tersedia karena diproduksi sangat terbatas. Sehingga dia meminta ada komitmen bersama dalam memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati di dalam pengadaan e-catalog. (si)