Pemerintah Didesak Lakukan Sidak Ketersediaan Pangan

31-05-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno foto : Azka/mr

 

 

Pemerintah didesak terus melakukan sidak ke beberapa sentra pangan dan pasar untuk memantau ketersediaan pangan selama Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sidak penting dilakukan agar tak ada spekulasi harga yang berkembang di pasaran dan menyulitkan para konsumen.

 

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan hal itu sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nuasantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). “Komisi VI meminta pemerintah khususnya kepada Satgas Pangan, selama Ramadhan dan jelang lebaran terus melakukan sidak dan pengawasan sekaligus memonitor di sentra-sentra pangan dan pasar induk tentang ketersediaan pangan ini, agar harga tidak dispekulasikan.” katanya.

 

Komisi VI, sambung Teguh, juga ikut memantau ketersediaan pangan tersebut. Biasanya jelang lebaran, komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat terus melonjak harganya karena tingginya permintaan. Bila harga terlalu tinggi, tentu akan timbulkan kepanikan di tegah masyarakat.

 

Dikatakan Anggota F-PAN ini, Komisi VI sudah turun memantau ketersediaan pangan ini ke Makasar, Medan, dan Banten. “Sejauh ini, kita lihat kesiapan pemerintah untuk lebaran tahun ini cukup baik. Kita harapkan tidak terjadi spekulasi harga,” ujarnya. Sementara ketika ditanya tentang pentingnya operasi pasar, ia menjawab, operasi pasar diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan terutama di daerah-daerah yang bukan sentra produksi kebutuhan pokok.

 

Operasi pasar ini, katanya, sangat membantu kelompok masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan harga kebutuhan pokok yang murah. Seperti diketahui, saat ini masyarakat kelas bawah sedang menghadapi problem perekonomian yang cukup berat. “Ada perlambatan perekonoian di akar rumput,” ungkapnya mengakhiri wawancara. (mh/sc)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...