Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, foto : eno/hr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas sedikit terlambat dalam menggenjot pemenuhan kilang di dalam negeri. Sampai saat ini, negara ini hanya mampu memproduksi minyak dan gas kurang dari 800.000 barel per hari.

“Contohnya saja kita sedikit kewalahan untuk mengejar lifting yang telah ditetapkan yaitu 800.000 barel per hari, namun saat ini baru sekitar 780.000 barel per hari. Artinya kalau dilihat pada triwulan pertama memang masih di bawah target APBN,” terang Herman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sehingga, tambah Herman, dari kebutuhan 1,6 juta barel per hari ini pun tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Artinya, dari sektor hulu dan hilir masih ada gap terhadap yang akan dicapai. Dan itulah yang harus dikejar.

“Kami minta untuk dilakukan inovasi dan akselarasi inovasi kepada seluruh stakeholder di bidang migas, untuk menggenjot ketertinggalan investasi ini, supaya memenuhi target-target yang akan dicapai secara nasional oleh pemerintah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Di sektor hulu, ditambahkan Herman, komitmen-komitmen yang sudah ditandatangani oleh para investor sebelumnya harus ditindaklanjuti. Bukan hanya dari sektor energi yang berbasiskan fosil, tetapi juga renewable energy (energi terbarukan).

Ia menjelaskan, sekarang sudah mulai ada wind energy di Sulawesi Selatan, kemudian Sarulla sudah mulai dikembangkan untuk geothermal dan ke depan ia berharap investor banyak masuk untuk renewable energy.

“Saya kira ini adalah saatnya kita buka investasi, namun tidak pula dengan membuka keran Tenaga Kerja Asing (TKA) lebar-lebar. Jangan sampai kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia malah diisi oleh TKA dengan dalih untuk investasi,” jelasnya.

“Yang penting dari investasi adalah regulasi awal dengan stimulusnya, bagaimana menarik investasi selanjutnya. Kita juga harus memiliki pintu yang ketat, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia, peluang pekerjaan dan nilai tambah dari berbagai kegiatan investasi itu juga bisa menambah kekuatan mensejahterakan negara kita,” pungkas politisi dapil Jawa Barat itu. (es/sf)