Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Gus Irawan, foto : ayu/hr

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mempertanyakan masih minimnya masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakarnya. Padahal Palembang merupakan salah satu penghasil gas bumi terbesar di Indonesia.

“Palembang merupakan salah satu penghasil gas bumi yang cukup besar, tapi sayangnya masyarakatnya masih sedikit yang menggunakan gas bumi. Ini tentu hal yang cukup memprihatinkan,” ujar Kurtubi saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Terminal BBM Kertapati MOR (Marketing Operation Regional) II Sumatera Bagian Selatan, Palembang, Senin (4/6/2018).

Padahal menurutnya, banyak keuntungan atau kelebihan yang didapat jika menggunakan gas bumi, diantaranya lebih murah, lebih hemat, lebih aman dan lebih ramah lingkungan.

“Jika tadi sempat dipaparkan oleh pihak PGN (Perusahaan gas Negara) bahwa sejauh ini masyarakat Palembang yang menggunakan gas bumi hanya sekitar 5 ribu kepala keluarga, dan tahun depan ada jargas (jaringan gas) baru sekitar 7500 keluarga, itu pun menurut kami masih terlalu minim dibanding jumlah keseluruhan warga Palembang yang sekitar 1,5 juta jiwa,” ungkap Kurtubi.

Ditambahkan politisi dari Fraksi NasDem ini, bahwa untuk membangun jaringan gas baru memang butuh anggaran yang tidak sedikit, namun hal itu tidak terlalu berarti dibanding keuntungan yang didapat masyarakat Palembang. Oleh karena itu, perlu niat baik dari pemerintah pusat untuk menganggarkan hal tersebut pada tahun berikutnya.

“Pembangunan jaringan gas baru itu sejatinya memang merupakan program pemerintah yang dianggarkan lewat APBN. Sehingga hal tersebut bukan menjadi kewajiban dari PGN. Oleh karena itu tadi juga sempat dikatakan Ketua Komisi VII DPR bahwa kami akan mendukung pemerintah untuk menganggarkan atau memprogramkan penambahan jaringan gas baru. Agar semakin banyak masyarakat Palembang yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga,” paparnya.

Bahkan, Komisi VII DPR juga mendukung usulan dari PGN sebagai solusi dari keterbatasan dana yang akan digunakan untuk membangun jaringan gas baru, yakni lewat akselerasi pemerintah dengan badan usaha swasta. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang teraliri gas bumi, namun dengan biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. (ayu/sf)