Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron. Foto: Kresno/od

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti turunnya anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2019. Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan meningkatnya pendapatan negara.

“Dalam 3 tahun terakhir dari anggaran tahun 2017, 2018, 2019 turun terus dari Rp6,57 triliun menjadi Rp6,50 triliun dan sekarang menjadi Rp5,73 triliun,” jelas Herman saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Herman menambahkan, terdapat penurunan anggaran dikala asumsi makro dasar lainnya berada pada posisi naik. Hal inilah yang harus dijelaskan, karena komposisi terhadap anggaran publiknya juga menurun. Bahkan pada saat yang sama, anggaran untuk para aparaturnya meningkat.

Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kejelian Tim Penyusun RKAKL 2019 Kementerian ESDM yang masih memiliki banyak celah. “Kalau pertumbuhan naik, berarti pendapatan negaranya juga naik. Kenapa ini turun,” tanya Herman.

Ia juga menyoroti anggaran cost recovery yang tidak muncul di anggaran 2019. Karena masih banyak konsesi yang menggunakan anggaran cost recovery. “Bagaimana tadinya 11 miliar dolar AS pada tahun 2018, kemudian tidak ada di tahun 2019, ini harus dijelaskan. Apakah memang cost recovery mulai disetop, kemudian masuk dalam rezim gross split,” imbuh Herman.

Situasi inilah yang menurut Herman yang perlu didalami, harus dicermati dan pada akhirnya DPR harus duduk bersama pemerintah, untuk  memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap secara efektif dan efisien. Diharapkan bisa membangun pertumbuhan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat dan secara keseluruhan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. (es/sf)