Besaran Anggaran Ristek dan Dikti Masih Timpang

07-06-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, eno/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasanya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi walaupun mengalami kenaikan, tetapi masih saja timpang. Khususnya untuk anggaran Riset dan Teknologi (Ristek) dibandingkan Pendidikan Tinggi (Dikti).

 

“Mengenai anggaran 2019, saya lihat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk Ristek ada kenaikan dari Rp890 miliar sekarang menjadi Rp1,05 triliun. Tetapi bila dibandingkan dengan anggaran Pendidikan Tinggi yang mencapai Rp40 triliun, dana Ristek seperti tidak berarti apa-apa,” kata Herman saat Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa kenaikan ini juga tidak signifikan untuk mendorong terjadinya akselerasi inovasi dibidang teknologi. Artinya dimana pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap masa depan negeri dalam penguasaan teknologi kalau anggaran risetnya sangat kecil.

 

“Anggaran riset tersebut tidak memadai untuk bisa menghasilkan riset-riset inovatif. Contohnya saja kami saat melaksanakan kunjungan lapangan, kami hanya sampai bagaimana melakukan uji coba teknologi. Tetapi idak sampai melakukan inovasi lebih besar lagi dan lebih luas dan tentu bisa lebih bermanfaat,” tambah Herman.

 

Catatan paling penting yang diberikan Herman di dalam perspektif anggaran berjalan dan anggaran 2019, adalah bagaimana pemerintah seharusnya mendorong agar inovasi riset semakin meningkat. Dan tentu tidak mengurangi anggaran pendidikan.

 

Herman membandingkan juga membandingkan kemajuan riset dan teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan. “Jika nanti tahun 2045 penguasaan teknologi Indonesia akan sama dengan di Korea Selatan tahun 2015. Jadi peradaban teknologi kita maju ke depan, namun perbandingan kita mundur ke belakang,” tegasnya.

 

“Ini tentu menjadi catatan kita, mudah mudahan Pak Jokowi sebagai Presiden selalu mengedepankan akselerasi riset dan teknologi yang tercermin dalam bentuk anggaran,” tutup politisi dapil Jawa Barat ini. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...