Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal foto : Andri/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak akan mengajukan APBN-P 2018, mengingat banyaknya asumsi makro di APBN 2018 yang jauh meleset.

“Kondisi ekonomi global sedang tidak stabil, kita butuh APBN yang kredibel. Asumsi pada APBN 2018 banyak yang meleset seperti nilai tukar rupiah dan harga ICP,” jelas politisi daerah pemilihan Sumatera Barat ini dalam rilisnya, Rabu (11/7/2018).

Sebagai contoh, pada asumsi makro APBN 2018 ditetapkan nilai tukar dollar sebesar Rp13.400 tetapi saat ini dollar diangka Rp14.300. Perubahan harga dollar yang sangat signifikan tentu berpengaruh terhadap banyak hal dalam postur APBN, seperti makin besarnya jumlah hutang (bunga dan pokok) yang harus dibayar.

Selain itu asumsi harga minyak mentah per barel pada APBN 2018 diangka 48 dollar per barel sedangkan harga pada Mei kemarin diangka 68-78 dollar per barel. Harga minyak mentah yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap beban subsidi energi. Bila tidak disesuaikan tentu akan sulit direalisasikan.

Lebih lanjut, Refrizal mengatakan bahwa pengajuan APBN ataupun APBN-P adalah mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Bukan suatu prestasi mengajukan atau tidak mengajukan APBN-P.

“Ada framing seolah-olah tidak mengajukan APBN-P adalah sebuah prestasi, padahal itu adalah hal yang biasa saja. Sesuatu yang wajar anggaran belanja direvisi, pemerintah yang bersikeras untuk tidak mengajukan APBNP 2018 akan kesulitan sendiri untuk memenuhi target-targetnya nanti. Apalagi sangat mungkin seiring berjalannya waktu, terjadi efisiensi, pengalihan budget dan pemprioritasan program dalam pengelolaan keuangan Kementerian atau lembaga negara lainnya,” jelas Refrizal.

Sementara itu, alasan pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan pada APBN 2018 disebabkan kinerja APBN di Semester I 2018 yang sudah dianggap baik. (hs/sc)