Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Hatta foto : Andri/mr

Penyertaan Modal Negara (PMN) sangatlah penting, terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang membutuhkan kucuran dana guna menjalankan programnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Negara harus turun langsung melalui penyertaan modalnya kepada beberapa BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Hatta mengatakan kalau memang negara harus memberikan PMN, sepatutnya ada indikator untuk mengetahui bahwa hal tersebut menguntungkan atau sebaliknya. Walaupun tidak 100 persen menguntungkan,  dalam perjalanannya, BUMN harus ada unsur untuk negara dan berpihak masyarakat serta manfaatnya juga harus diketahui.

“Saya lihat BUMN dibawah Kementerian BUMN ini penyertaan modal negaranya kurang maksimal. Beberapa kali terlihat bahwasanya penyertaan modal negara itu hanya dipakai untuk bayar hutang,” tegas Hatta saat ditemui Parlementaria setelah Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Hatta menambahkan kalau terus dilakukan seperti itu, tak aka nada gunanya. Dan dapat dipastikan PMN tersebut akan habis, dan bisa saja digunakan untuk aksi korporasi yang tidak diketahui aksi itu menguntungkan atau tidak.

“Sekarang yang mengajukan PMN ini adalah PLN lagi. Dulu PLN pernah mengajukan, kemudian kita setujui buat membeli genset atau diesel. Yang mana cost operasionalnya sangat mahal, secara otomatis PMN tidak akan menguntungkan perusahaan,” tukas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Berkaca dari yang lalu, perlu ada evaluasi dalam rangka optimalisasi kucuran dana PMN kepada BUMN. Politisi dapil Jawa Tengah ini berbagi pengalaman saat ia berada di komisi XI, dimana BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tidak satupun yang merugi. Kebalikannya sekarang mengapa saat ada BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN ini keadaannya merugi ketika diberikan PMN.

“Itu yang menurut saya aneh, jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaatnya dan barangnya sudah rusak kemudian negara pula yang harus nombok,” pungkas Hatta. (es,mp)