Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir foto : Husen/mr

Produksi pertambangan seperti batubara di Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang menurun. Perusahaan bataubara setempat juga belum kembali meningkatkan produksinya. Akibatnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga ikut menurun.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (20/7/2018). Dari 2014 sampai 2018 PNBP Kalsel dari sektor pertambangan terus merosot. Tercatat pada 2014 sekitar Rp734 miliar. Pada 2015 dan 2016 setoran PNPB mencapai lebih Rp305 miliar. Sementara 2017 lebih Rp320miliar dan 2018 Rp195 miliar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang memimpin delegasi Komisi XI ini, mengatakan, Komisi XI sangat berkepentingan melihat sejauh mana PNBP pertambangan di Kalsel ini bisa menyumbang untuk penerimaan negara. Seperti diketahui, Komisi XI sedang menyusun RUU PNBP. "PNBP adalah penyumbang kedua tetbesar untuk pendapatan negara setelah pajak," katanya dalam sambutan pembukanya.

Pada 2018 produksi batubara Kalsel belum tumbuh kembali. Namun, secara keseluruhan PNBP Kalsel dari berbagai sektor yang disumbang ke pemerintah pusat dan masuk kas negara mencapai Rp1,5 triliun. Namun, piutang PNBP-nya juga cukup tinggi mencapai sekitar Rp3 triliun. Menurut Hafisz, PNBP yang paling tinggi di Kalsel adalah dari sektor perkebunan dan pertambangan.

"Seperti kita ketahui, PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN," papar Hafisz. (mh,mp)