Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun foto : Dok/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwasanya program yang dicanangkan pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sudah berpihak kepada rakyat. Pemerintah memandang kehidupan masyarakat kecil harus diangkat derajat martabatnya.

“Pemerintah menambah program bagi 40 persen masyarakat miskin. Seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang 100 persen difasilitasi oleh pemerintah serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 96 juta,” terang Misbakhun setelah mendengarkan Pidato Presiden Joko Widodo terkait RAPBN 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2018).

Artinya, nilai politisi Partai Golkar itu, masyarakat yang  mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN menjadi bertambah banyak. Total hampir mencapai 200 juta rakyat Indonesia sudah tercover dalam system Jaminan Kesehatan Nasional.

Misbakhun juga mencontohkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ditingkatkan oleh pemerintah. Kemudian beasiswa bidikmisi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta semua program yang bersifat mengangkat harkat martabat kualitas pendidikan juga mengalami peningkatan.

“Saya melihat bahwa pemerintah sangat hati-hati, sangat konservatif melihat kondisi internasional saat ini. Dimana gejolak potensi krisis seperti yang terjadi di Turki, akibat perang dagang antara Amerika dengan China yang sulit kita antisipasi,” tambah Misbakhun.

Dalam kehati-hatian itu, pemerintah terus berupaya menjaga kesinambungan terhadap program-program yang pro rakyat yang sudah berjalan. Saat ini masyarakat mulai merasakan pertumbuhan pembangunan. Pemerintah tetap ingin fokus dan berhati-hati melihat situasi yang ada bahkan cenderung terlihat konservatif. Walaupun demikian pemerintah menaikkan volume APBN 2019 menjadi Rp2.439,7 triliun.

“Menurut saya pemerintah ingin menjaga kesinambungannya. Infrastruktur anggaran ditambah artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan  tuntas program infrastruktur di 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi,” pungkas legislator dapil Jawa Timur ini. (es/sf)