Pelayanan Publik Mampu Sejahterakan Rakyat

03-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Evert Erenst Mangindaan foto : Ria/mr

 

Anggota Komisi II DPR Evert Erenst Mangindaan mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang yang mampu menciptakan manajemen Pelayanan Publik yang baik, sehingga dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   

 

Menurut politisi Partai Demokrat itu, manajemen Pelayanan Publik di Semarang sangat baik dan semua terintegrasi, baik di sektor kesehatan, pendidikan hingga pariwisata. Pertumbuhan ekonomi pun meningkat setiap tahunnya.

 

“Pelayanan Publik yang bagus akan mampu lebih mensejahterakan rakyat. Ini harus menjadi contoh daerah lain,” jelasnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI guna melakukan pengawasan Pelayanan Publik di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/8/2018).

 

Apresiasi juga turut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo yang menilai aspek pelayanan publik di Semarang sudah semakin baik dengan sistem teknologi  yang diberlakukan di setiap lini dan sistem monitoring yang ada di satu tampat.

 

“Pelayanan di sini sangat baik, semuanya termonitoring dalam satu tempat. Perizinan juga cepat, lima hari harus selesai. Hal seperti ini yang menghadirkan investasi datang hingga meningkatkan pendapatan daerah,” jelas politisi Partai Golkar itu

 

Ia berpendapat, Pelayanan Publik di Semarang harus menjadi contoh bagi daerah lain. Pasalnya, investor akan banyak datang bila perizinan cepat. “Teknologi sebuah keniscayaan. Percepatan pelayanan, terutama mengenai perizinan yang baik akan menentukan masuknya para investor. Ini langkah yang harus dicontoh daerah lain,” harap Firman. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...