Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Naefuroji/od

Komisi II DPR RI ingin lebih dilibatkan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Termasuk juga kesepakatan yang dibuat di tingkat pusat, hendaknya tersosialisasi dengan baik hingga tingkat wilayah, bahkan kabupaten dan kota.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil beserta jajarannya di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9/2018).

Nini, sapaan akrabnya, mengungkapkan selama ini banyak laporan dari Anggota Komisi II DPR RI yang tidak dilibatkan oleh Kanwil BPN di kabupaten dan kota. Karena Kanwil BPN tersebut seringkali sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yang belum tentu pemerintah daerah tersebut berkoordinasi dengan DPR RI.

“Akhirnya kita ini yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN, kita yang memperjuangkan anggarannya, kita juga yang selalu men-support, tetapi kita tidak bisa turut serta dalam Program PTSL,” keluh legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali itu, Kementerian ATR/BPN menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp9,669 triliun yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program tahun 2019.

Terhadap pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2019 tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat-rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN Tahun 2019. (es/sf)