Dito Ganinduto Yakin Pemerintah Mampu Atasi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

05-09-2018 / KOMISI VI
Wakil ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto saat di wawancara di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018). Foto : Runi/Man

 

Wakil ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan pelemahan nilai tukar mata uang rupiah tidak perlu diributkan dan dijadikan spekulasi. Ia yakin, pemerintah sudah mempunyai cara-cara dalam mengantisipasi masalah tersebut. Menurutnya, hal ini ada pengaruh dari eksternal, seperti perang dagang.

 

“Ada pengaruh dari perang dagang. Pelemahan yang sama juga menimpa Argentina dan Turki. Jadi di semua negara juga ada pelemahan, tetapi masalah ini juga tidak bisa dianggap enteng, harus dianggap cukup serius. Tapi tidak usah panik dan tidak usah melakukan suatu spekulasi apapun juga,” kata Dito di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, dalam menangani masalah tersebut pemerintah mempunyai cara, antara lain dengan mengurangi impor BBM, salah satunya dengan menggunakan B20 untuk solar, dan meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

 

“Pemerintah sudah menyikapi ini dan sudah mengambil beberapa tindakan antara lain mengupayakan mengurangi impor BBM, salah caranya adalah dengan menggunakan B20 untuk solar. Itu bisa mengurangi impor BBM yang cukup banyak. Kemudian meningkatkan ekspor produk dalam negeri,” paparnya.

 

Lebih lanjut politisi dapil Jawa Tengah ini berpendapat, dalam membantu pemerintah, Komisi VI DPR RI juga sudah meningkatkan anggaran pada Kementerian Perdagangan dan mengontrol harga-harga sembako dan bahan baku utama, dengan mengoptimalkan Bulog serta mengoptimalkan agar tidak ada kenaikan BBM dan kenaikan listrik.

 

“Kita dengan Kementerian Perdagangan sudah meningkatkan anggaran untuk melakukan pengawasan barang-barang impor. Kemudian mengontrol harga bahan baku utama dengan mengoptimalkan Bulog. Apabila ada kenaikan, harus ditambah suplainya. Jangan sampai suplainya kurang dari demand. Itu yang menyebabkan harganya naik. Kemudian dari sektor energi, jangan sampai ada kenaikan listrik dan BBM,” paparnya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...