Foto bersama Anggota Komisi XI dengan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Foto: Kresno/od

Komisi XI menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, guna mendiskusikan hal-hal yang menyangkut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kepemilikannya berubah dari swasta menjadi milik pemerintah daerah.

Diterima oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan, rombongan DPRD Jepara yang dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Jepara Ahmad Solihin menjelaskan terkait BPR Jepara. hal ini isu-isu terkait regulasi dan komposisi saham BPR agar bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Terkait BPR Jepara, ada beberapa hal yang perlu dipertegas tentang berbagai regulasi, misalnya komposisi saham, kontribusi saham dan tentang masa jabatan direksi. Ini bagus karena DPRD dan eksekutif bertekad BPR sebagai trigger pertumbuhan ekonomi di daerah, tutur Fathan usai menerima audiensi DPRD Jepara, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/9/2018).

Politisi PKB ini pun terus mendorong kemajuan yang ada pada Jepara, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat Jepara memiliki sumber daya pariwisata yang cukup bagus, sehingga upaya pembangunan penting untuk terus dilakukan.

“Ini terobosan. Ini salah satu langkah bersama ekskutif dan legislatif agar mendorong UMKM berkembang. Harus ada kesinambungan atau misalnya integrasi pariwisata di Jawa. Karimun Jawa menurut saya lebih baik dari Bunaken di Manado. Saya pernah diving dan selalu promosikan ke pengambil kebijakan,” ungkap Fathan.

Sementara itu, perwakilan DPRD Jepara Ahmad Solihin turut berterimakasih telah diterima audiensi melalui Komisi XI DPR RI. Ia berharap ke depan akan selalu ada upaya kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah, agar kesinambungan terus terjaga. (hs/sf)*