Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar saat memimpin Tim Kunker BAKN bertemu dengan Gubernur Maluku Utara dan SKPD terkait, serta BPK Perwakilan Maluku Utara, di Ternate, Maluku Utara. Foto : Guntur/Man

Hasil audit pengawasan dan pemaparan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai akuntabilitas dana transfer ke daerah yang terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Maluku Utara, menyatakan perlu ada pembenahan dan penyempurnaan lagi terhadap pengimplementasian Dana BOS ke depannya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) BAKN ke Provinsi Maluku Utara menyatakan, penyaluran dan pertanggungjawaban Dana BOS ini tetap satu bagian yang sama penting dan tidak terpisah dari proses pengelolaan, agar tercapai maksud serta tujuan pemberian Dana BOS ini sesuai amanat undang-undang.

“Memang ditemui dua masalah besar pengelolaan Dana BOS. Kita bisa kategorikan masalah ini menjadi dua bagian. Pertama adalah masalah di tingkat daerah, dan kedua adalah masalah regulasi di tingkat pusat, ini mesti sama-sama mesti cepat diperbaiki,” kata Willgo saat pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara dan SKPD terkait, serta BPK Perwakilan Maluku Utara, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara, Ternate, Kamis (13/9/2018).

Politisi Gerindra ini melihat bahwa BPK sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan memberikan beberapa rekomendasi atas telaahan hasil pemeriksaan yang memang ada progresnya sampai 90 persen seperti di Ternate. Tetapi ada juga implementasinya yang masih sekitar 20 persen di kabupaten-kabupaten di luar Ternate. Jika dirata-ratakan, implementasinya menjadi 63 persen.

“Rekomendasi ini akan terus ditindaklanjuti. Kami berharap bisa menjadi 100 persen tahun depan. Bila komitmen bersama ini terus kita jaga mulai dari pengelolaan SDM, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi, dan termasuk payung regulasinya juga mesti kita sama-sama rapikan kembali,” dorong politisi Dapil NTB ini.

Sementara itu, Anggota BAKN Achmad Hatari menilai, Maluku Utara pernah menjadi perbincangan nasional karena lemahnya tata kelola pemerintahan. Untuk itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah, mulai dari gubernur, walikota dan bupati, serta instansi-instansi terkait untuk berkomitmen bersama dan melakukan pembenahan di seluruh wilayah Maluku Utara.

“DPR mempunyai fungsi penganggaran dan fungsi kontrol terhadap tata kelola keuangan pemerintah. Makanya BAKN akan terus berupaya mengontrol dan memberikan rekomendasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Dana BOS di Maluku Utara agar tiap tahun mendapat opini BPK yang wajar tanpa pengecualian dari BPK,” jelas politisi Nasdem itu.

Hatari melihat permasalahan utama terhadap pengelolaan dana BOS tersebut terangkum dalam tiga permasalahan utama yaitu, pemerintah kabupaten atau kota belum menganggarkan alokasi dana BOS dalam APBD maupun APBD-P, kemudian mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS belum diatur secara jelas, dan penyampaian laporan atas penggunaan Dana BOS yang belum tertib.

“Waktu, sasaran, dan alokasi pengelolaan Dana BOS ini menjadi hal yang terintegrasi ke depannya. Ini menjadi sebuah harapan kita kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas untuk memformulasikan Dana BOS, sehingga mudah untuk diterjemahkan ke bawah dan tidak simpang siur. Saya kira banyak hal yang menjadi substansi dan produktif yang akan kita tindaklanjuti terhadap ketiga kementerian terkait tersebut,” tandas politisi dapil Maluku Utara ini. (gd/sf)