Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo di sela-sela RDP dengan Kepala BPKP dan LKPP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Foto : Andri/Man

Defisit transaksi berjalan yang kini sedang dialami Indonesia, sebetulnya bisa diatasi dengan langkah sederhana, yaitu meningkatkan ekspor dan pengendalian impor. Pemerintah diimbau merilis kebijakan yang mendorong ekspor. Semua sektor dari perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, hingga kehutanan harus diarahkan untuk mendukung ekspor Indonesia.

“Pemerintah juga harus menggunakan instrumen fiskal dan instrumen pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk meningkatkan kemampuan dan pembiayaan eksportir,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo di sela-sela RDP dengan Kepala BPKP dan LKPP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Sementara untuk mengendalikan impor, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, ada pajak impor untuk berang-barang tertentu yang bisa dikenakan. Selain itu, penggunaan biodiesel B20 sebagai pengganti solar perlu dilakukan untuk membatasi impor BBM. Begitu juga pada penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur bisa mengurangi kebutuhan bahan baku impor.

“Pemerintah perlu melakukan seleksi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor besar untuk ditunda. Upaya pengendalian impor perlu dilakukan segera, karena pertumbuhan impor meningkat pesat di atas 13,4 persen hingga Agustus 2018 di atas pertumbuhan ekspor yang hanya tumbuh di atas 5 persen pada periode yang sama,” papar Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu. (mh/sf)