Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Naefuroji/od

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang kini tengah dibahas dan didalami antara DPR RI dan pemerintah akan senantiasa berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini terlihat melalui program program peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Misbakhun saat menjadi narasumber Forum Legislasi yang bertajuk “RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Turut serta pembicara lain yakni pengamat ekonomi Icshanuddin Noorsy.

“Pada prinsipnya, RAPBN 2019 strukturnya pro rakyat kecil. Hal itu bisa dilihat dari banyak sektor seperti peserta BPJS yang mau mencapai 198 juta jiwa, penerima bantuan iuran dari 92 juta orang dinaikan jadi 96 juta. Padahal di awal Pemerintah Joko Widodo itu ada 81 juta,” ungkap Misbakhun.

Contoh hal lain yakni adanya peningkatan jumlah program Beasiswa Bidik Misi, LPDP dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Semua itu muaranya adalah keberpihakan kepada masyarakat kecil, ini perlu diapresiasi.

“Selain itu, ada BOS yang totalnya 20,3 juta siswa di Indonesia dari SD hingga SMA. Seluruh siswa dalam usia sekolah itu dapat BOS. Penerima PKH juga untuk masyarakat yang kategori miskin pesertanya mencapai 10 juta. Juga ada beasiswa bidik misi utk masyarakat miskin dan untuk yang ingin lanjutkan S2 ada LPDP,” jelas Misbakhun.

Legislator Partai Golkar ini pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya bisa dinikmati oleh presiden di periode berikutnya. Sehingga patut dan layak apabila program pemerintah itu mendapat apresiasi.

“Bahwa struktur apbn itu volumenya Rp 2.437,9  triliiun, pemerintah sangat pro rakyat dalam rangka investasi masa depan Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Ini investasi jangka panjang,” tutup Misbakhun. (hs/sf)