Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Arief/od

Lifting gas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2019 harus naik dari sebelumnya. Komisi VII DPR RI menilai, kenaikan lifting gas bisa hingga 10 persen dari usulan pemerintah yang hanya 4 persen. Kenaikan ini untuk meningkatkan iklim usaha di dalam negeri lebih kondusif. Kenaikan lifting 4 persen dikhawatirkan kurang menarik sektor industri.

“Sumber gas di dalam negeri melimpah. Untuk itu target lifting gas dalam RAPBN mestinya bisa ditingkatkan. Namun, persoalan hari ini adalah distribusi yang membutuhkan pipa yang cukup besar,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Pertamina di kawasan Sicanang, Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (30/9/2018)

Terkait distribusi gas itu, legislator Partai Golkar itu tidak menginginkan pipa gas digantikan truk gas untuk mendistribusikan gas. Sementara di Sumut sendiri, banyak perusahaan belum memakai gas untuk produksi usahanya. Ini jadi tantangan bagi Kementerian ESDM dan BUMN bidang energi, seperti Pertamina, Petragas, PGN, dan lain-lain.

“Jadi tantangan bagi pemerintah bahwa gas yang ada di bumi Indonesia ini cukup dan melimpah, tapi distribusinya yang harus dipikirkan. Membangun jaringan pipa memang sangat mahal. Harus ada pemikiran bagaimana transportasi gas itu bisa lebih efisien dan lebih murah sampai di kawasan-kawasan industri dan rumah tangga,” kata Ridwan.

Pemerintah pun diimbau membuat akses jaringan distibusi gas di perumahan-perumahan masyarakat. Tinggal masalahnya, masyarakat perlu diberi informasi dan edukasi yang cukup soal ini. Yang ada sekarang, masyarakat terbiasa menggunakan tabung gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga. Bila akses gas lewat pipa ke rumah tangga sudah terbangun, niscaya masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah, bisa 30 persen dari harga elpiji.

“Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun jaringan distribusi gas. Yang penting hasil lifting gas kita itu naik dan itu masuk menjadi sumber dari APBN. Pemasukan kita bisa naik. Minyak dan gas juga yang tinggi di Indonesia belum tergarap dengan maksimal,” tutup legislator dapil Jawa Timur itu. (afr/sf)