Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI.Foto :Jayadi/Rni

Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan harus memperhatikan aspek wilayah dalam penerimaan taruna-taruni, agar menjadi adil dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

“Saya harapkan BPSDM memperhatikan aspek wilayah dalam penerimaan taruna dan jangan disamakan dengan wilayah lain seperti di Jawa atau di Jakarta,” papar Rahmat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (02/10/2018).

Legislator PDI-Perjuangan ini berpendapat wilayah lain seperti Kalimantan, Papua, Sumatra dan  lainnya tidak bisa disamakan dalam hal akademis dengan Pulau Jawa yang lebih unggul. “Daerah lain di luar Jawa tidak bisa disamakan grade-nya dengan wilayah di Pulau Jawa. Kalau diadu, tentu akan tertinggal. Penting diperhatikan prioritasnya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia berpendapat, jalur mandiri dalam penerimaan taruna harus terkelola dengan baik, sehingga tidak memberatkan bagi calon taruna. Ia mendapat informasi, jalur mandiri bagi penerimaan taruna, calon taruna itu dipungut biaya cukup besar.

“Kalau bisa jangan memberatkan. Mentang-mentang mandiri dipungutnya lebih besar. Jadi harus terkelola dengan baik. Sehingga harus ada keadilan, karena mereka sama-sama dibiayai oleh negara dan yang akan berdampak taruna tersebut bisa lebih baik,” imbuh legislator dapil Kalteng itu. (tn/sf)