Tepuk tangan membahana di ruang pertemuan Pangkalan TNI Angkatan Laut – Lanal Mataram, NTB,
Selasa (21/12) ketika ketua Tim Kunker Hayono Isman menyampaikan Komisi I DPR RI telah menyetujui program remunerasi untuk TNI/Polri tahun anggaran 2010. “Ini merupakan wujud nyata keberpihakan Komisi I DPR RI memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI yang tugasnya sangat mulia dan berat,”paparnya.

Total anggaran yang disetujui 5,6 triliun rupiah, dengan perkiraan setiap prajurit TNI  memperoleh 1 juta rupiah per bulan. Menurut Hayono program remunerasi ini dimulai bulan Juli sedangkan pembayaran akan dirapel pada awal tahun 2011. Itu berarti setiap prajurit  memperoleh tambahan kurang lebih sebesar 6 juta rupiah. Ia mengingatkan, dengan disetujuinya remunerasi, prajurit TNI hendaknya semakin disiplin dalam menjalankan tugasnya, mempertahankan kedaulatan NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945.

Praka Indra yang bertugas di Lanal Mataran kepada wartawan mengatakan senang DPR RI mendukung program remunerasi untuk prajurit TNI. Apabila telah menerima uang rapelan menurutnya akan dimanfaatkan untuk biaya pulang ke kampung halaman. “Sejak bertugas di NTB sudah 5 tahun tidak pernah menengok orang tua di Jawa,” imbuhnya. Sementara itu Serka Yaya yang bertugas di Lanud Makasar mengatakan uang yang diperoleh dari program remunerasi akan digunakan untuk melanjutkan sekolah. “Saya ingin jadi sarjana,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi I Danlanal Mataram, Kolenel Marinir Budi Purnama memaparkan tantangan tugas di wilayah perairan NTB dan sekitarnya cukup berat. Dengan luas perairan mencapai 29.000 km lebih, masalahnya sangat beragam, illegal fishing, illegal logging, illegal migran, penyeludupan BBM bersubsidi, pencurian terumbu karang.  Tugas yang terbentang diantara 280  pulau itu menurut Budi Purnama dilakukan dengan kapal patroli yang terbuat dari fiberglass. Kecepatan kapal patroli TNI AL ini tidak mampu menyaingi kapal pencuri ikan asing, yang biasanya lebih canggih.

Pada bagian lain Danlanal Mataram meminta dukungan dari Komisi I DPR RI agar NTB memiliki pelabuhan yang layak untuk sandar kapal patroli TNI AL yang berukuran besar. Ia memberi contoh ketika KRI Sula dengan ukuran 50 ton akan sandar dalam perjalanan patroli di kawasan perairan Indonesia Timur. Pilihan yang ada  berlabuh di pelabuhan Lembar yang belum memiliki pasokan listrik darat, serta tidak memiliki sarana penampungan BBM dalam jumlah besar. Solusinya BBM terpaksa harus diantar dari Mataram yang jaraknya 40 km.

“Lanal tidak mempunyai anggaran untuk membiayai transportasi BBM dari Makasar ke pelabuhan Lembar,” demikian Kolonel Marinir Budi Purnama. Sedangkan masalah belum tersedianya fasilitas listrik darat di pelabuhan mengakibatkan diesel kapal patroli TNI AL tidak sempat diistirahatkan.

Sebelumnya dalam pertemuan Tim Kunker Komisi I dengan Danlanud Rembiga Mataram Kolonel (PNB) Antariksa Anando, terungkap masalah penguasaan tanah TNI AU seluas 80 hektar oleh masyarakat. Padahal lahan tersebut sangat vital, mendukung kegiatan latihan taktis dan bombing prajurit. Ia meminta dukungan dari Komisi I DPR RI agar pembebasan tanah dapat segera dilakukan. (IKY)