Anggota Komisi XI DPR RI Amirul Tamim. Foto: Tiara/od

Anggota Komisi XI DPR RI Amirul Tamim mendorong kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh sektor industri di Provinsi Banten melalui dermaga pelabuhan yang ada di Banten. Mengingat sebanyak 72 persen bahan ekspor dari wilayah Banten, hanya berkisar 22 persen yang keluar melalui dermaga pelabuhan yang ada di wilayah Banten.

“Hal itulah yang menyebabkan biaya transportasi tinggi dan tidak terjadinya efisiensi. Oleh sebab itu, kita mendorong pelabuhan-pelabuhan yang ada di Banten sebagai outlet ekspor impor, jadi bukan lagi hanya melalui pelabuhan Tanjung Priok,” tandas Amirul usai pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, di Kota Tangerang, Banten, Jumat (05/10/2018). 

Mengingat meningkatnya inflasi di Banten, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini turut meminta perlu adanya konektivitas transportasi dan infrastruktur dalam hal penyaluran bahan baku pertanian yang menjadi konsumsi masyarakat di Provinsi Banten. Ia pun terus mendorong konektivitas wilayah.

“Kiranya Pemprov harus lebih memprioritaskan connecting antar wilayah. Selain itu juga perlu adanya suatu perencanaan kawasan, agar kawasan-kawasan tertentu juga bisa diseimbangkan dengan catatan untuk menghindari terjadinya lahan khusus pangan yang diintervensi untuk kebutuhan-kebutuhan industri,” tegasnya.

Sebab, Amirul menilai, banyaknya penduduk yang terlibat atau bekerja di sektor pertanian di Provinsi Banten cukup banyak dan luas. Dengan adanya perencanaan, bertujuan untuk menghindari desakan-desakan penghuni industri untuk menjadikan kawasan pertanian beralih fungsi. 

“Ini yang harus menjadi catatan penting, bagaimana mendesain Banten sebagai suatu daerah yang mempunyai peran yang bisa memberikan angka-angka secara rasional,” tutup legislator dapil Sulawesi Tenggara itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, daya saing produk khususnya ekspor dipengaruhi oleh logistik sebesar 72 persen yang dihasilkan di industri Banten keluar melalui Pelabuhan Tanjung Priok. 

“Ada transport cost yang sampai saat ini menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diatasi. Di satu sisi Provinsi Banten punya pelabuhan laut yang memadai, namun sayangnya baru dimanfaatkan sebesar 22 persen saja,” ungkapnya. 

Untuk itu, dirinya berharap konteks yang diharapkan bukan hanya untuk Banten tapi juga bagaimana daya saing produk terhadap peningkatan ekspor. 

“Pertumbuhan industri kecil sangat menjanjikan, apalagi kalau diintergasikan dengan industri besar yang ada di Banten. Kita perlu melakukan substitusi impor yg diproduksi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Banten, karena selama ini sebagian besar industri di Banten bahan baku penolongnya melalui impor,” ujarnya. (tra/sf)