Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI ke Provinsi Batam.Foto :Jaka/Rni

Kapal para penyelundup dinilai memiliki power dan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan kapal patroli milik Bea dan Cukai Tipe B Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, perlu segera ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya, agar bisa mengamankan perairan wilayah Indonesia, khususnya Kepri, dari kejahatan. Apalagi letak Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Kita sering mendengar beberapa penyelundupan terjadi di Batam, berupa komoditas yang melanggar bea dan cukai kita. Kita sudah menyaksikan sendiri memang kapal-kapal kita perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI menumpang kapal patroli Bea dan Cukai Batam meninjau batas perairan laut di Batam, Kepri, Jumat (05/10/2018).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, koordinasi antar lembaga dalam mengamankan perairan perlu ditingkatkan, seperti di wilayah-wilayah negara tetangga Indonesia. “Walaupun koordinasi kita sudah ada, tetapi fasilitas dan infrastruktur perlu di perkuat ke depannya, sehingga kita bisa saling bekerjasama mengamankan dari pihak-pihak yg ingin melakukan tindak kejahatan di wilayah kita,” tandas legislator dapil Sumsel itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Saiful Rasyid. Ia mendorong perlunya penambahan kapal patroli yang memiliki kekuatan dan kecepatan lebih. Pasalnya, sindikat penyelundupan barang di Batam menggunakan kapal besar pada awalnya, namun di tengah laut barang-barang itu dibongkar dan dimasukkan ke kapal-kapal kecil yang memiliki kecepatan.

“Strategi mereka ini sungguh sangat menyulitkan petugas patroli kita. Mereka membongkar barang di tengah laut atau wilayah internasional, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, di sini juga banyak pelabuhan-pelabuhan kecil, jadi mereka mudah lolos dari pantauan patroli,” ungkap legislator Partai Gerindra itu.

Saiful meyakini, Bea dan Cukai Batam memiliki kesungguhan untuk mengatasi masalah ini. Tinggal bagaimana mereka bekerjasama dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Indonesia dan perlunya ada koordinasi ke pusat terkait penambahan armada kapal,” tutup legislator dapil Kalsel itu. (jk/sf)