Saat Kunjungan Kerja Komisi 4 ke Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 4 Firman Soebagyo mengatakan, persoalan kerusakan hutan khususnya Batam, terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu akibat ulah perusahaan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun, Firman mengingatkan, bagi perusahaan yang ada investasinya jangan sampai dimatikan izinnya, akan tetapi ada evaluasi terhadap masalah pelaksanaan pemanfaatan HPH.

“Persoalan tersebut harus diselesaikan, jika tidak maka konflik horizontal akan rentan terjadi,” ujarnya, kemarin (20/12).

Selain persoalan perambahan lahan, persoalan lain yang ditemukan dilapangan adalah persoalan distribusi Raskin.

Menurutnya semakin tingginya kebutuhan beras Raskin tersebut, merupakan indikasi ketidakberhasilan dari Pemerintah Kota Batam membangun komunikasi yang sinergis dengan berbagai pihak termasuk BP Kawasan. Tingginya kebutuhan Raskin juga akan dibarengi dengan semakin sempitnya kesempatan kerja.

“Kegagalan komunikasi Pemerintah Kota Batam jelas terlihat dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.

Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa,  angka rumah tangga sangat miskin (RTSM) mencapai 36.207 di Batam, hal tersebut, kata Firman, berbanding terbalik dengan indikator keberhasilan tata kelola suatu pemerintahan.

Pemerintahan bisa dikatakan berhasil jika idealnya kebutuhan Raskin tiap tahunnya menurun dari angka sebelumnya bukan sebaliknya. (K.IV/YDS.TVP)